PANDUANRAKYAT, BUTON- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memantau secara virtual pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 di beberapa daerah di Indonesia pada Sabtu (4/12/2021).
Kali ini pemantauan dilakukan terhadap dua kabupaten secara sekaligus, yakni Kabupaten Buton dan Poso.
Dari Buton, anggota Forkopimda Kabupaten Buton mengikuti “video conference” rapat pemantauan pelaksanaan pilkades serentak di lokasi pemilihan yaitu TPS 1 dan 2 Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo.
Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si didampingi Kapolres Buton, Dandim 1413 Buton, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pasarwajo, anggota forkopimcam, serta Plt. Kades Laburunci sekaligus melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa di 5 TPS yang ada di Desa Laburunci, Kabupaten Buton yang lokasinya berdekatan.
Bupati Buton memaparkan setelah sempat ditunda pelaksanaannya karena maraknya pandemi Covid-19 kurang lebih dua bulan, pilkades serentak di Buton tetap dilaksanakan pada hari ini di 23 desa, diawali dengan proses pendaftaran calon, kampanye dan deklarasi damai siap menang siap kalah dari para Calon Kepala Desa sejak dua hari lalu.
“Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Buton seperti kita ketahui mengalami penundaan kurang lebih dua bulan. Pelaksanaan hari ini sudah dimulai tahapan-tahapannya dari tahap pendaftaran, kampanye, dan dua hari lalu kami melakukan deklarasi damai dengan para calon kepala desa se-Kabupaten Buton dengan tagline siap kalah siap menang dan alhamdulillah semua sudah menandatangani kesepakatan untuk menerima apapun hasil pemungutan suara dari masyarakat pada hari ini”, ujar orang nomor satu di Buton.
Lanjut, ia menjelaskan koordinasi dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilakukan, guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan aman dan kondusif, dan yang tak kalah penting menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan Mendagri. Hal ini guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 dari pelaksanaan pilkades.
“Dan kami juga anggota Forkopimda terus melakukan koordinasi untuk memastikan di setiap TPS menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan Pak Menteri. Dari 23 desa terlaksananya pilkades, semua menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 5 M. Bagi pemilih saat akan memasuki TPS melalui pengecekan yang ketat, diperiksa suhu tubuh dengan thermal gun dan wajib memakai masker. Hari ini kita di TPS 1 dan 2 di Desa Laburunci dan bisa dilihat nanti posisi mereka, tata letaknya tidak jauh beda dengan pilkada maupun pilpres, malah lebih meriah, lebih seru karena langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat di desanya. Di desa ini ada 4 calon yang bersaing memperebutkan suara masyarakat dan kita tunggu siapa nanti yang akan diberi amanah menjadi Kepala Desa”, pungkas Ketua Bapera Sultra.
Selaku pimpinan rapat, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Aferi S. Fudail mengungkapkan Kemendagri dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan berkembangnya pandemi Covid-19, kebijakan-kebijakan Pak Mendagri, terkait pelaksanaan Pilkades untuk dapat berjalan aman dan kondusif agar tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19.
“Berdasarkan Permendagri dan surat Mendagri yang dikeluarkan tanggal 9 Oktober 2021 menegaskan tiga hal untuk menjadi acuan kita yaitu penundaan pilkades serentak tetap diberlakukan pada daerah-daerah yang menduduki kriteria level 4 dan begitupun desa dengan zona merah, pelaksanaan pilkades agar memperkuat koordinasi dengan forkopimda untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan, serta penerapan protokol kesehatan dengan 5 M juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan pilkades”, jelasnya.
Di tempat yang sama, Kapolres Buton AKBP Gunarko, S.IK., M.Si mengatakan setidaknya ada 170 personil yang sudah dilibatkan dari kepolisian untuk mengamankan Pilkades serentak di 23 desa dibantu brimob Polda Sultra, personil TNI, dan aparat Pol PP juga linmas di tiap desa dan kecamatan.
“Sesuai yang disampaikan Pak Bupati, konstentasi Pilkades ini lebih hangat dibanding dengan pilkada atau pilpres karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk itu, kami tidak “under estimate” dalam hal pengamanan. Kami memaksimalkan anggota kami. Dalam pilkades untuk 23 desa, kami sudah libatkan sekitar 170 personil dari kepolisian, itu juga diperkuat dari Brimob Polda Sultra, kemudian kami juga diback up dari rekan TNI, pak Dandim juga hadir bersama kami, khususnya dari jajaran Koramil. Pengamanan juga diperkuat dari rekan-rekan satpol PP dan linmas yang ada di tiap desa dan kecamatan”, ujar Kapolres.
Sesuai perkiraan dari intelijen Polres Buton, lanjut Kapolres, pihaknya menggunakan pola rawan dan sangat rawan untuk memaksimalkan pengamanan Pilkades di lapangan.
“Paling tidak dalam satu TPS ada satu personil, yang sangat rawan kami dua personil, ada satu perwira pengendali juga untuk memaksimalkan pengamanan di lapangan. Semoga pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Buton dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Alhamdulillah sinergitas TNI/ Polri dengan pemda di sini sangat baik”, tuturnya.
Sementara itu, Dandim 1413 Buton Letkol Arm. Muhammad Faozan memaparkan meski tanggung jawab pengamanan ada di pundak Kapolres, namun selaku unsur TNI punya tanggung jawab menjaga suasana di Kabupaten Buton tetap kondusif. Mulai dari tahap awal pendaftaran calon, saat ini pelaksanaan pilkades dan tahap akhir nantinya.
“Kami mengedepankan ranah deteksi dini dan cegah dini untuk menyikapi beberapa kejadian terakhir di Kabupaten Buton. Alhamdulillah, sinergitas yang terbangun dengan Pemda juga sangat baik selama ini, sehingga jika terjadi hambatan Insya Allah kita dapat menyelesaikan dengan baik”, tutur Dandim.
Sementara itu, Kajari Ledrik V.M. Takaendengan, SH., MH mengatakan terkait peran kejaksaan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
“Dua bulan ini kami rutin turun ke lapangan mengumpulkan para kepala desa untuk melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, kami meluncurkan program dengan mengangkat kearifan lokal dengan melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dikenal dengan nama LAJADA (Layanan Adhiyaksa Jaga Desa). Program ini bertujuan mendukung tugas-tugas kepala daerah, sekaligus mempersiapkan para kades untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam antisipasi pelaksanaan pilkades, sekaligus juga dalam mengamankan dana desa. Ini bentuk sinergitas antara Kejaksaan Negeri Buton dan Pemerintah Daerah”, ujar Kajari.
Sebagai informasi, ada 23 Desa dari 6 kecamatan, kecuali Kecamatan Wolowa yang melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Buton pada hari ini. Setidaknya ada 11 desa yang mempunyai 5 calon kepala desa yang bersaing untuk terpilih.
Usai Vidcon dari lokasi TPS di Laburunci, anggota Forkopimda Buton bergerak memantau pelaksanaan pilkades di sejumlah TPS antara lain di Desa Dongkala dan Banabungi. Berdasarkan pantauan sejauh ini, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Buton berlangsung aman dan kondusif. (*)
