PANDUANRAKYAT, BUTON- Bupati La Bakry mengambil sumpah jabatan dan melantik kepala desa (kades) terpilih periode 2022-2028 pada pemilihan kepala desa serentak pada 4 Desember 2021.
Acara pengambilan sumpah jabatan 23 kepala desa itu berlangsung di aula kantor Bupati Buton, gedung A, lantai II, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Sabtu (12/2/2022).
Dalam kesempatan itu, Bupati La Bakry mengaku pelantikan ini adalah peristiwa yang paling bersejarah bagi pemerintah Kabupaten Buton.
Hal itu di karenakan sejak dirinya menjadi wakil Bupati mendampingi Samsu Umar Abdul Samiun sebagai bupati hingga dirinya diangkat menjadi Bupati Buton ini adalah yang pertama kalinya ia melantik sebanyak 23 orang kepala desa terpilih.
Lanjut, ia menjelaskan pemilihan kepala desa memiliki proses begitu panjang. Mulai dari pengurusan berkas pendaftaran, sosialisasi, pemilihan hingga sampai pelantik. Diantara proses itu lah, telah banyak rintangan yang telah dilalui.
“Di situ terjadi perselisihan antara pendukung, saudara, adik kakak, orang tua sama anak, apa lagi yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon tetapi di situlah seni dalam demokrasi dalam perbedaaan,” ujar dia.
Lebih lanjut, bupati berharap dengan selesainya proses pemilihan pilkades serentak ini, sekiranya para peserta pilkades, baik yang terpilih maupun yang belum berhasil untuk saling rangkul. Menunjukan kedewasaan berpolitik. Sebab, setiap kandidat yang mencalonkan diri juga memiliki ide-ide yang dapat diterapkan untuk membangun desa.
“Kita bisa menunjukan kedewasaan dalam ketata negaraan kita yang baik maka bagi calon yang terpilih maupun tidak terpilih karena pemilihan sudah selesai maka bagi setiap yang terpilih segera merangkul semuanya di karenakan mereka juga punya ide-ide untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa,” jelasnya.
“Karena dalam proses pemerintahan tidak mengenal politik pendukung atau siapapun harus di beri hak yang sama dalam pemerintahan sehari-hari serta selalu diskusi bersama BPD untuk pembangunan desa dan bagi BPD jangan selalu ada masalah sedikit lapor ke bupati tetapi di hargai dulu camatnya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, La Bakry mengharapkan agar para kepala desa agar memanfaatkan anggaran di desa sesuai dengan fungsinya.
“Karena sejak pertama kali saya di lantik menjadi wakil bupati buton mendampingi Samsu Umar Abdul Samiun hingga menjadi Bupati Buton saat ini berpikir bagaimana cara agar para kepala desa tidak melirik DD/ADD maka kami menaikan gajinya 4 juta perulan hanya selisi satu juta dari wakil bupati. Tetapi masih ada juga yang bilang sedikit. Tetapi di Sulawesi Tenggara ini Kabupaten Buton yang tertinggi gajinya itu bertujuan agar tidak lagi intip DD/ADD,” jelasnya.
Peliput: Toni Armin Syah
