PANDUANRAKYAT, BUTON-Bupati Buton, La Bakry meminta para satuan kerja perangkat daerah segera mempercepat penyerapan anggaran. Hal itu merupakan ultimatum presiden Joko Widodo yang di sampaikan dari jauh hari.
Untuk memproses Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati memberikan tenggat waktu dalam minggu ini semua dokumen sudah rampung dikerjakan.
Sebab kata dia, pengelolaan keuangan di pantau langsung Kementrian Keuangan, daerah dengan serapan rendah diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat.
“Jadi kalau sekiranya kemudian sudah jalan kemudian dananya tertarik. Kita semua bertanggungjawab. Oleh kerna itu, segera. Karena minggu ini seluruh dokumen sudah masuk di LPSE dan yang terkait. Seluruh dokumen. Karena ada proses yang di apload,” tegas Bupati saat memimpin rapat pembentukan panitia lomba tapak tilas Oputa Yi Koo di aula VIP, lantai II, Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Senin (10/5/2022).
Lanjut, Bupati menjelaskan belanja daerah sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Maka daerah yang dengan sengaja memperlambat akan mendapatkan sanksi.
Oleh karena itu, keinginan pemerintah pusat mendongkrak ekonomi harus menjadi perhatian dan diikuti pemangku kepentingan di daerah.
“Jangan sampai, saya mewanti-wanti. Jangan sampai anda semua memalukan Buton. Karena ini presiden yang mengingatkan, bukan saya pribadi. Ini di atas ultimatum. Dari jauh hari. Dari 25 Maret dia sudah ultimatum, dan yang tidak bisa, sampai dia bilang, bodoh, uang ada di kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak laksanakan. Jadi teman-teman jangan main-main dengan itu, ini ultimatum presiden loh. Termasuk penggunaan komponen dalam negeri,” tegas La Bakry di hadapan para kepala SKPD
“Jadi saya minta, sekali lagi pak sekda, coba di kontrol. Jangan ada yang main-main. Dan itu dia (presiden) perintahkan menteri keuangan. Untuk di selesaikan, mau di potong, mau di tarik itu dana, kalau kita tidak mampu meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan presiden ingin cepat tender. Supaya masyarakat cepat belanja. Kalau kita tahan, tidak ada perputaran uang, tidak ada perputaran ekonomi,” tambahnya. (*)
