PANDUANRAKYAT, BUTON- Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra SH melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Buton La Ode Syamsudin S.Pd., M.Si membuka Musyawarah Daerah (Musda) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton ke-V.
Giat ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Lantai II, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Selasa, 29 Juli 2025.
Musda kali ini mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran dan kontribusi DWP dalam pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Buton.
Dalam sambutannya Bupati Buton yang disampaikan, Pj Sekda La Ode Syamsudin S.Pd., M.Si memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DWP yang telah menunjukkan dedikasi dalam mendukung program-program pemerintah, baik melalui kegiatan sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan perempuan.
Pj Sekda menegaskan bahwa forum musyawarah seperti ini memiliki nilai yang penting dalam dinamika organisasi.
“Kepada Ibu-Ibu tangguh, Ibu Dharma wanita persatuan Kabupaten Buton dalam forum musyawarah daerah tentu kita harapkan kegiatan ini sukses, dan segala pengurusan sukses terbentuk untuk membersamai kepemimpinan daerah dalam rangka membantu menjadi katalis terhadap perubahan dan dinamika pembangunan daerah yang dicanangkan pimpinan daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tema Musda kali ini terdiri dari empat penggalan kata kunci yang sarat makna, yaitu: penguatan fondasi, transformasi, organisasi DWP, dan Indonesia Emas 2045.
“Empat unsur ini dapat kita terjemahkan dan implementasikan ke depan dalam penguatan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton. Ini bukan hanya tentang restrukturisasi internal, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkuat peran strategis perempuan, dan membangun kesiapan menuju masa depan yang lebih maju,” tambahnya.
Sementara itu, dalam forum tersebut, istri Pj Sekda Kabupaten Buton Ny. Rahmatia Syamsudin yang secara struktur seharusnya menjabat sebagai Ketua DWP Kabupaten Buton, menyampaikan penegasan terkait posisinya.
“Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton melaksanakan Musyawarah Daerah ke-V, tentu ini merupakan terobosan yang baik dan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Namun, pada hari ini saya, selaku istri dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, yang seharusnya menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, melalui forum ini menyampaikan bahwa posisi saya sebagai penyelenggara negara dan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dalam hukum saya tidak boleh terlibat dalam organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,” ungkapnya.
Beliau menegaskan bahwa secara etik, ia tidak bisa memimpin organisasi DWP, namun menyampaikan bahwa akan ada sosok yang ditunjuk untuk mewakili sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton.
Pada kesempatan ini, saya yakin dan percaya bahwa Ibu-ibu Dharma wanita persatuan Kabupaten Buton memiliki kemampuan dan cakap dalam hal untuk membawa organisasi Dharma wanita persatuan Kabupaten Buton setara dengan organisasi Dharma wanita persatuan di 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Sesuai dengan tema yang diusung dalam musyawarah daerah ke-V ini saya berharap Ibu-Ibu akan bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Buton di dalam melaksanakan visi misi tentu Ibu-ibu Dharma wanita dan PKK Kabupaten Buton adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Buton,” katanya.
Musda ke-V ini turut dihadiri oleh seluruh perwakilan DWP dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton. (*)
