BAUBAU,PANDUANRAKYAT.COM – Kantor Penerima Pajak (KPP) Pratama Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengupayakan target penerimaan pajak tahun 2026 dapat tercapai. Olehnya itu, KPP Pratama Baubau terus menjalin koordinasi kepada delapan pemerintah daerah (Pemda) cakupan wilayah kerja KPP Pratama Baubau.
Kepala KPP Pratama Baubau, Tubagus Arry Syahriza mengungkapkan koordinasi ke Pemda diambil sebagai upaya solutif agar capaian target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp 635 miliar tercapai mengingat saat ini KPP Pratama Baubau diperiode semester I baru mencapai Rp 149,2 miliar atau sebesar 23,46% per 30 Juni 2026.
“Kalau dari target penerimaan itu, tahun ini baru mencapai target 23,46% yaitu 149,2 miliar dari target Rp 635 miliar. Kita koordinasi pemerintah setempat. Kita lakukan koordinasi apakah pembayaran-pembayaran yang belum dibayar, kita imbau agar dibayar,” ungkap Arry Syahriza, Senin 27 Juli 2026.
Arry mengakui, belum optimalnya penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau di tahun ini disebabkan karena dua perusahaan tambang. Salah satunya mengalami kendala berupa belum adanya rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sehingga perusahaan tambang dimaksud harus berhenti beroperasi. Sementara itu, satu perusahaan tambang lainnya berpindah urusan penerimaan pajaknya ke KPP lain.
“Kendalanya karena di sini ada perusahaan tambang yang berhenti beroperasi masalah RKAB yang tidak turun jadi berhenti operasi. Jadi itu turun pesat. Ada dua perusahaan. Secara kontribusi penerimaan turun 70 persen. Jadi itu yang menggerus penerimaan kami selama satu semester ini,” urainya.
Arry menyebut, beberapa sektor yang paling besar penerimaan pajaknya itu yakni pertama, sektor administrasi pemerintahan seperti hasil APBD kabupaten/kota sebesar 66%. Yang kedua adalah sektor perdagangan menyumbang pendapatan sebesar 13%, dan sektor pertambangan sebesar 7%.
Disaat sektor tambang menurun drastis, dua sektor lain yakni administrasi pemerintahan dan perdagangan justru mengalami pertumbuhan. Meski begitu, pertumbuhan kedua sektor belum mampu menutupi penurunan drastis dari sektor tambang. Sebab, pendanaan pemerintah daerah juga mengalami efisiensi penghematan sebesar 30%.
“Selain penerimaan, kami juga sudah meningkatkan kepatuhan, edukasi ke masyarakat. Dengan meningkat kepatuhan otomatis berdampak pada penerimaan sektor pajak karena masih banyak masyarakat yang belum paham pajak sehingga kami bekerja sama memberikan edukasi. Terus mencari objek-objek pajak besar yang belum tercatat. Ada beberapa objek pajak yang terdaftar di luar KPP,” bebernya.
Ia mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan sektor BUMN yang menerapkan aturan baru terkait penerimaan pajak. Kendati tidak mencapai target, pihaknya telah membantu secara nasional. Karena aturan baru, dengan adanya korteks semua terpusat sejumlah kantor melakukan pembayaran pajak secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa perlu membayar ke kantor cabang KPP Pratama Baubau.
Dengan adanya sejumlah objek pajak yang membayar langsung kantor pajak pemerintah pusat, KPP Baubau berharap terjadi penurunan target pajak sehingga pihaknya optimis di akhir Desember 2026 target penerimaan pajak dapat tercapai.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik. Kami terus mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan perpajakan karena setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan. Karena tujuan kami, pajak tumbuh, Indonesia tangguh,” kata pria yang sebelumnya bertugas sebagai penyidik di DJP itu.
Reporter : Ardilan
