PANDUANRAKYAT, BUTON- Pencoblosan atau pemungutan suara Pemilu 2024 usai digelar pada 14 Februari 2024 kemarin. Namun, ada TPS di sejumlah wilayah akan melakukan pemungutan suara ulang karena berbagai faktor.
Salah satunya terjadi di Kabupaten Buton. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di satu TPS di Kecamatan Kapontori. Rencananya tanggal 24 Februari
Penyebab PSU dilakukan di Desa Waondowolio, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton karena ditemukan pemilih yang tidak memiliki KTP atau Suket sesuai tempat memilih, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
Regulasi pemungutan suara ulang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Lantas apa syarat agar pemungutan suara ulang dapat dilakukan?
Syarat Pemungutan Suara Ulang
Pemungutan suara ulang adalah salah satu tahapan Pemilu yang dilakukan apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat hari pencoblosan Pemilu. Berikut syarat pemungutan suara ulang Pemilu menurut Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
Tata Cara Pemungutan Suara Ulang
Beberapa faktor dapat menjadi penyebab pemungutan suara ulang. Menurut Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, berikut prosedur pemungutan suara ulang Pemilu.
(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang. (*)
