PANDUANRAKYAT, BUTON SELATAN-Mantan Ketua DPRD Buton Selatan, Usman menyebut belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan Bandar Udara Kargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 merupakan proyek siluman.
Pasalnya kata dia, sewaktu dirinya menjabat, proyek tersebut pada tahun 2018 pernah di ajukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk dibahas di DPRD namun sebagian besar anggota DPRD menolaknya sehingga tidak dilanjutkan.
“Saat itu tahun 2018 DPRD Busel menolak untuk membahas bahkan di ajukan di DPRD Provinsi juga di coret,”ujarnya ketika ditemui sesaat sebelum pemeriksaan di kantor Kejari Buton, Jumat (09/06/2023).
Alasan penolakannya saat itu kata dia, melihat dari sisi urgensinya membangun bandar udara kargo dan pariwisata sementara daerah Busel baru berumur 3 tahun saat itu dan masih banyak kebutuhan yang sangat priotitas untuk daerah.
Namun anehnya kata dia, meskipun proyek ditolak DPRD Busel dan di coret oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tapi proyek penyusunan dokumen studi kelayakan Bandar Udara Kargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 tetap dianggarkan.
Belakangan proyek tersebut menjadi sorotan. Kejaksaan Buton mencium adanya dugaan korupsi. Sejumlah saksi pun telah diperiksa. (Gus).
