PANDUANRAKYAT, BUTON- Bupati, La Bakry membuka Musyawarah Daerah ke- IV DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Buton.
Giat itu berlangsung di aula Kantor Bupati Buton, lantai II, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Minggu 17 Juli 2022.
Bupati Buton La Bakry menjelaskan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Buton memberikan akses dan fasilitas sehingga Akper Buton merger bersama Poltekes Kendari.
“Syukur alhamdulillah peminatnya sudah banyak tetapi agar lebih banyak lagi kalau bisa pada saat seleksi itu di perlonggar sedikit tetapi nanti di sistem pembelajaran di perketat agar tetap kualitas terjaga,” harap La Bakry.
Lanjut, ia menjelaskan jika diperbolehkan, pemerintah Kabupaten sebenarnya ingin sekali mengangkat para alumni Akper Buton menjadi menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai pegawai dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, undang-undang tidak memperbolehkan memberikan keleluasaan kepala daerah mengangkan ASN.
Andaikan itu dibolehkan, La Bakry akan memprioritaskan tenaga guru dan tenaga kesehatan.
“Karena itulah yang sangat menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) dan itu selalu di tagih oleh pemerintah pusat kepada setiap kepala daerah agar indeks pembangunan manusia di tingkatkan,” jelasnya.
Lanjut, La Bakry memiliki harapan besar kepala daerah diberi keleluasaan mengangkat ASN, sebab tiap tahun pegawai ada yang pensiun, sedangkan pemerintah daerah mau menerima tenaga honor tidak di perbolehkan lagi padahal di sana ada Standar Pelayanan Minimal (STM). Bahkan lebih menyedihkan lagi di tahun 2023 wacana tenaga honorer akan dihapuskan.
“Olehnya itu saya selaku kepala daerah berharap dengan melalui asosiasi PPNI ini bisa di suarakan ke pusat karena ini adalah fakta keadaan kita di daerah tidak terlepas dari itu semua saya selaku kepala daerah sudah juga mengajukan P3K untuk di bidang kesehatan namun baru yang terakomodir adalah di bagian pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PPNI Kabupaten Buton, Ridwan Saifun menyatakan untuk mewujudkan program kesehatan masyarakat, maka dibentuk sebuah organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai wadah untuk para perawat.
Organisasi ini diharapkan bisa mengakomodir perawat, meningkatkan profesi perawat dan juga wadah menyampaikan berbagai aspirasi.
Lanjut, ia menjelaskan saat ini PPNI Buton memiliki anggota sekitar 574 orang. Mereka tersebar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten buton.
“Dan DPD PPNI juga juga memiliki 5 dewan komisariat yaitu dewan Komisariat Lasarwajo, dewan komisariat Wosilase, dewan komisariat Akper Wakaokili, dewan komisariat Kapontori dan dewan komisariat RSUD Buton,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan disituasi saat ini, saat dilanda pandemi covid-19, tidak dipungkiri perawat berada digarda terdepan mslakukan peratawan pasien terpapar covid-19. Bahkan saat masyarakat dihimbau jaga jarak, namun tidak dengan perawat.
“Karena bagi perawat gentar meski berhadapan dengan virus covid-19 dan juga perawat siap merawat pasien dari masuk hingga pulang, tapi sangat di sayangkan masih ada juga perawat di bayar tidak sesuai bahkan masih ada juga perawat yang sebelum kerja di sodorkan untuk menandatangani tenaga sukarela tanpa dapat imbalan walau sekolahnya mahal dan cukup lama,” ungkapnya
Ditempat yang sama, Ketua DPP PPNI Sulawesi Tenggara, Haryanto menuturkan di musyawarah ini tidak hanya fokus memilih Ketua tetapi, juga fokus mengevaluasi program kerja 5 tahun.
“Dan juga kita menyusun program 5 tahun kedepan sebagaimana perawat mampu berkontribusi nyata terhadap bangsa dan negara,” jelasnya.
Lanjut, ia menjelaskan sesuai dengan visinya, PPNI harus menyangi anggota . Olehnya itu PPNI harus menjadi garda terdepan melakukan pelayanan khusus untuk kebutuhan anggota.
“Kita tahu bersama undang-undang keperawatan nomor 38 tahun 2014 bahwa merupakan pengakuan bangsa Indonesia terhadap profesi perawat merupakan profesi yang sudah di akui dan khususnya di Indonesia sendiri, sehingga organisasi berhimpun perawat hanya ada satu yaitu PPNI jadi semua kebutuhan anggota baik itu STR, perpanjangan STR dan rekomendasi SIPP, olehnya itu saya tidak lagi mau dengar teman-teman sejawat di Buton ini masih ada kendala-kendala,” jelasnya.
Lanjut, Ia juga menambahkan, PPNI juga harus disayangi oleh pemerintah dengan cara harus menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Olehnya itu tidak ada alasan perawat di Kabupaten Buton tidak bersama-sama pemerintah. PPNI harus bersatu agar lebih kuat.
“Di PPNI itu sendiri ada beberapa program sesuai Munas Bali Salah satunya yaitu terkait hukum proteker yaitu organisasi harus membantu teman-teman yang sudah tiga sampai empat kali ujian kompetensi tidak lulus dan juga program agar perawat-perawat ditempatkan kembali di desa-desa dan ini sudah ada MoU dengan Mendagri yaitu satu Desa satu perawat bertujuan untuk mendekapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang jauh dari Puskesmas,” ujarnya.
Peliput: Toni Armin Syah
