PANDUANRAKYAT, BUTON- Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Buton untuk semester II, Juli 2021 dan seterusnya saat ini belum bisa direalisasikan.
Penundaan pembayaran TPP tersebut karena dampak belum dibayarnya insentif tenaga kesehatan. Pasalnya, selama insentif Nakes belum dibayarkan, maka TPP juga ditunda pembayarannya.
Permasalahan pembayaran insentif Nakes ini, disebabkan karena sebelumya pembayaran adalah kewenangan pusat, sehingga pemerintah Kabupaten Buton tidak mengangarkan insentif untuk Nakes.
Kepala Badan Keuangan Daerah Buton, Sunardin Dani membenarkan penundaan pembayaran TPP. Meski begitu, kata dia, syarat pencairan TPP di Buton sudah dipenuhi. Sebab, sepakan lalu, insenstif tenaga kesehatan telah dibayarkan.
Dengan begitu, TPP segera dicairkan. Dengan catatan pihaknya harus melakukan konfirmasi kepada kemendagri bahwa telah membayar insentif tenaga kesehatan.
“Kendalanya, jadi memang semester pertama ini kan sudah di bayarkan untuk TPP sampai dengan bulan Juni. Tapi bulan Juli itu belum kita bayarkan karena memang ada penyampaian dari kemendagri bahwa TPP itu untuk pembayaran triwulan kedua berarti bulan Juli sampai seterusnya harus di konfirmasikan kembali ke kementrian dalam negeri. Salah satu syaratnya itu apa bila insentif tenaga kesehatan sudah di bayarkan,”ujar dia saat dihubungi, Senin (23/8/2021).
“Jadi karena ini salah satu syarat kesehatan bahwa ini harus di bayarkan. Memang sejak beberapa minggu kami sudah sampaikan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan percepatan pembayaran insentif. Terus itu dia sudah dia lakukan percepatan, dan sudah di bayarkan minggu lalu,” imbuhnya.
Lanjut, Dani menjelaskan upaya percepatan pembayaran TPP saat ini, pihaknya segera memyampaikan SP2D pembayaran insentif tenaga kesehatan.
“Tinggal kita mau koordinasikan kembali lagi ke kementrian dalam negeri untuk menyampaikan SP2D pembayaran insentif tenaga kesehatan. Sebagai bukti bahwa kita sudah bayarkan insentif. Alokasi anggarannya itukan di dua OPD itu, di rumah sakit dengan di dinas kesehatan,” ujarnya.
“Kalau di rumah sakit, kita juga sudah alokasikan di refocusing kemarin itu, itu totalnya Rp 10, 2 M. Yang di alokasikan di dua OPD ini. Rumah sakit dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan yang di siapkan disana, Rp 4,4. Berdasarkan usulan mereka untuk pembayaran insentif kesehatan. Kalau sisahnya itu di rumah sakit. TPP, kemarin kita alokasi APBD awal, kurang lebih Rp 26 M sampai dengan Desember,” tandasnya. (Adm)
