Panduanrakyat
Wakatobi

Dinilai Rugikan Nelayan, Warga Binongko Wakatobi Tolak Kerjasama Blue Ventura Indonesia dan FONEB

Ketgam: Suasana Sosialiasi Program Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Baruga Sarano Wali, Rabu (06/12/2023) Foto/ Istimewa

PANDUANRAKYAT, WAKATOBI- Warga Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sepakat menolak bekerjasama (kemitraan) dengan Blue Ventura Indonesia (BVI) dan Forum Nelayan Binongko (FONEB) terkait pelakasanaan program zonasi penangkapan gurita yang dinilai merugikan masyarakat.

Penolakan itu disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Wali saat kegiatan sosialisasi dan musyawarah tentang Program Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Baruga Sarano Wali pada Rabu (06/12/2023) kemarin.

“Penolakan program ini, karena tidak bermanfaat untuk kampung dan merugikan masyarakat nelayan,” kata Risal, yang merupakan tokoh pemuda Kelurahan Wali.

Lanjut, Risal mengatakan penolakan tersebut sudah pernah disampaikan pada dua tahun lalu, tetapi program tersebut tetap dijalankan oleh Foneb tanpa se izin masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Risal mengatakan penolakan program ini terkait rencana zonasi tangkapan gurita oleh Forum Nelayan Binongko (FONEB). Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan masyarakat nelayan karena merampas ruang hidup masyarakat pesisir.

“Sedikitpun tidak ada yang menguntungkan buat nelayan serta terkesan program tersebut menipu dan memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri,” kata dia.

Karena itu, Risal dan masyarakat nelayan Kelurahan Wali yang hadir pada sosialisasi di Baruga Sarano Wali menolak kerjasama dan rencana zonasi penangkapan gurita oleh Blue Ventura Indonesia (BVI) dan Forum Nelayan Binongko (FONEB).

Masyarakat nelayan, kata dia, semuanya menjerit dan trauma atas fakta zonasi tersebut. Dengan adanya rencana tersebut, wilayah penangkapan gurita bagi nelayan akan semakin dibatasi.

“Karena ada pengkaplingan di laut akses nelayan ke sumber penghidupan sehari-hari mereka menjadi dibatasi,” katanya.

“Nelayan tidak butuh zonasi. Nelayan butuh transparansi program,” kata dia lebih lanjut.

Risal mengatakan lagi rencana zonasi tersebut akan semakin menjauhkan nelayan dari sumber mata pencahariannya.

“Karena nelayan tidak bisa dipisahkan dari lautnya,” tutupnya. (*)