PANDUANRAKYAT, BAUBAU- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Baubau, Arif Basari mengatakan, 95 persen wajib kartu Tanda penduduk (KTP) di daerah pemilik benteng terluas di dunia ini sudah memiliki kartu Tanda penduduk elektronik (KTP-el) dari target nasional 98 persen.
Untuk mencapai target Nasional ini, Dukcapil Baubau terus intens menyisir warga wajib kartu Tanda penduduk (KTP) belum merekam KTP-el di semua kelurahan termasuk jemput bola ke sekolah-sekolah untuk merekam siswa yang sudah berstatus wajib KTP.
Arif Basari merincikan, dari 160.232 jumlah penduduk Baubau, 110.392 jiwa diantaranya merupakan wajib KTP.
Dari jumlah wajib KTP tersebut lanjut Arif, yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 105.934 jiwa atau 95,96 persen.
“Berdasarkan kinerja periodik sampai dengan 30 November 2023, tersisa 4.458 jiwa wajib KTP atau usia 17 tahun keatas (yang belum melakukan perekaman KTP-el),”ungkap Arif Basari, Kamis(5/12/2023).
Ia mengatakan, dari 4.458 jiwa wajib KTP yang belum perekaman, sekitar 2.000-an jiwa merupakan pemilih pemula.
Karena itu sampai ini kata Arif, Dukcapil Baubau intens melakukan perekaman KTP-el dengan sistem jemput bola ke semua SMA/SMK sederajat.
Pihaknya menargetkan seluruh wajib KTP yang merupakan pemilih pemula sudah memiliki KTP-el sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pada Pemilu 2024 nanti dapat menyalurkan hak suaranya.
“Untuk pemilih pemula kita selesaikan sampai akhir Desember atau sebelum hari H pencoblosan,”katanya.
Sementara itu kata Arif, untuk realisasi pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 – 17 tahun di Kota Baubau sudah mencapai 54 persen atau melampaui target Nasional sebesar 50 persen.
Ia merincikan, anak yang telah memiliki KIA sebanyak 26.916 jiwa dari jumlah anak di Baubau sebanyak 49.840 jiwa.
“Jadi sisa 22.924 anak yang belum memiliki KIA. Namun demikian, kita punya cara untuk menggenjot kepemilikan KIA antara lain ketika mereka mengurus akta kelahiran, kita lansung cetakkan dengan KIA,”tuturnya.
Dukcapil Baubau kata Arif, tetap berupaya maksimal untuk memastikan seluruh warga mendapatkan identitas. (*)
