Panduanrakyat
Buton

Bawaslu Buton Butuh Rp 13 Miliar Awasi Tahapan Pemilu 2024

PANDUANRAKYAT, BUTON- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton mengajukan anggaran kepada Pemerintah daerah setempat sebanyak Rp 13 miliar untuk pemilu 2024.

Sekretaris Bawaslu Buton, La Ode Nur Adiwijaya menjelaskan terkait persiapan anggaran yang sudah di usulkan, pihaknya berharap segera melakukan realisasi. Sebab tahapan pemilu telah di mulai.

“Karena mereka yang berhak untuk menganggarkan ajuan kami sekitar Rp 13 miliar sesuai dengan perubahan anggaran dan tupoksi yang ada di bawaslu sehingga kami mengusulkan sebanyak Rp 13 miliar itupun akan di verifikasi kembali oleh pihak pemda mana yang di setujui dan mana yang tidak mudah-mudahan dalam waktu dekat ini serta kemungkinan besar dalam tahun 2023 bisa terealisasi karena tahapan pemilu di mulai dari 2023,” ujar dia kepada sejumlah wartawan di kantornya, Rabu (15/6/2022).

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebelumnya, anggara Bawaslu Buton sebanyak Rp 5 miliar. Ditahun

2024 ini sangat berbeda, hal itu dikarenakan adanya lonjakan kenaikan harga. Mulai dari tenaga  untuk honor ad hoc. Sesuai di aturan yang ada saat ini, mereka di bayarkan sekitar tiga kali lipat dari besarnya honor sebelumnya.

“Dari anggaran yang ada itu semua sudah termaksud prasarana dan ad hoc. Prasarana itu seperti pinjam pakai mulai dari kecamatan sampai tingkat bawahnya PTPS serta honor-honor pokja di kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan yang terutama itu adalah sarana kesehatan seperti tempat cuci tangan hand sanitizer dan yang lainnya serta operasional kendaraan karena di Bawaslu ini sendiri baru memiliki satu unit mobil jadi jika ada kegiatan pengawasan di lapangan kami harus menyewa kendaraan karena berbeda-beda masing-masing kecamatan,” tandasnya.

Tidak hanya itu, dalam kesempartan itu, ia mengungkapkan dari sisi personil, untuk menghadapi pemilu, Bawaslu Buton hanya memiliki sebanyak 13 orang. Menurutnya jumlah itu tidak cukup untuk mengawasi jalan pemilu di Buton.

“Tetapi kami juga akan bersurat ke pihak provinsi untuk penambahan personil karena jika kita melihat dari pemilihan serentak akan kurang sekali,” tandasnya.

Peliput: Toni Armin Syah