PANDUANRAKYAT, BUTON- Penjabat (Pj) Bupati Buton, Drs La Ode Mustari M. Si melalui Sekretris Kabupaten (Sekab) Buton, Asnawi Jamaluddin S. Pd,M.Si mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) via zoom dengan pemerintah pusat.
Di Buton pemerintah Kabupaten Buton mengikuti rakor di Anjungan Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, Gedung A, Lantai II, Kompeks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu 3 Desember 2023.
Rakor TPID ini juga melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Buton, Kepala BPS Kabupaten Buton.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi minggu pertama Januari tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan berdasarkan survey ada dua isu utama di masyarakat, yaitu lapangan pekerjaan dan masalah stabilitasi bahan pangan. Gejolak-gejolak yang lain di berbagai negara juga dipicu masalah pangan, sehingga hal ini menimbulkan gejolak keamanan dan politik.
“Jangan bosan dalam penanganan inflasi karena ini menyangkut stabilisasi bahan pangan,” kata Tito.
Ia juga menjelaskan, perkembangan inflasi global, Indonesia menduduki posisi ke 53 dari 186 negara didunia, peringkat ke-7 dari 24 Negara G20, dan peringkat ke-4 dari 11 Negara ASEAN.
“Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, maka tingkat inflasi bulan kebulan (Desember 2023 terhadap November 2023) sebesar 0,41%, sedangkan inflasi tahun ke tahun dan inflasi tahun kalender (Desember 2023 terhadap Desembwr 2022) sebesar 2,61%,” jelas Mendagri Tito Karnavian.
Maka dapat disimpulkan, tingkat Inflasi Bulanan Desember 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan tekanan inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Usai Rakor TPID Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi di hadapan TPID Buton mengingatkan strategi yang dilakukan tim TPID Kabupaten Buton dalam menekan inflasi yaitu dengan pemantauan (sidak) ketersediaan stok dan pergerakan kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar dan distributor yang ada di Kabupaten Buton terutama di Pasar Kaloko dan Pasar Sabo, yang ada di kecamatan Pasarwajo, Ibu kota Kabupaten Buton.
Selain itu, TPID juga berkoordinasi dengan stakeholder untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar atau pasar murah.
TPID Kabupaten Buton bakal mencanangkan menanam bersama di setiap hari Jum’at dan memanfaatkan pekarangan atau lahan kosong yang ada di kompleks perkantoran Takawa terutama menanam cabe yang saat ini mempengaruhi angka inflasi.
Untuk diketahui, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wadah koordinasi dengan beranggotakan berbagai instansi pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), ketua pasar dan perbankan.
Pembentukan TPID di dasari oleh pemikiran bahwa upaya mewujudkan stabilitas harga membutuhkan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.
Kegiatan TPID di fokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (supply shocks) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi.
Disamping itu, kegiatan TPID di arahkan untuk meminimalkan dampak akibat kebijakan administered prices (harga barang/jasa yang diatur pemerintah) dan kebijakan lain yang berpotensi mengganggu stabilitas harga (memicu inflasi) seperti kebijakan konversi energi.
Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten dengan tujuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang dan jasa di daerah.
Dasar Hukum
Pelaksanaan dari Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Katingan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027-1696-SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah
Tujuan
Tujuan di bentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah menciptakan koordinasi lintas sektor di daerah baik dalam hal kebijakan maupun tindakan yang diperlukan dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, meminimalkan dampak kebijakan administered prices dan kebijakan lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga, dan mendukung kebijakan nasional. (*)
