PANDUANRAKYAT, WAKATOBI- Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Pemerintah Provinsi Sultra , Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) serta Kementrian Perhubungan terus membahas cara menyiasati agar maskapai penerbangan kembali beroperasi di Bandara Matahora Wanci.
Solusi yang ditawarkan mulai dari subsidi hingga mencari maskapai lain yang menjadi alternatif Wings Air.
“Pihak bandara sendiri saat ini juga lagi bernegosiasi terus dengan pihak maskapai. Maskapai ini juga tentu juga mencari alternatif-alternatif siapa tau ada maskapai terutama teman-teman di Bandara Matahora sudah jalan-jalan keliling ke sana kemari mencari maskapai-maskapai yang memungkinkan untuk bisa menjadi alternatif,” ujar Kepala Dinas Pariwisita dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Wakatobi, Nadar di Rujab Bupati Wakatobi, Minggu, (14/8/2022) lalu.
“Tetapi khusus dengan pihak insert setelah rapat yang lalu di Kendari itu di tindaklanjuti lagi dengan tim kecil yang di bentuk oleh teman-teman dari Provinsi dengan arahan rapat itu maka kemarin juga tim dari Provinsi mereka juga sudah rapat dan disepakati. Pertama bahwa untuk APBD perubahan saat ini mereka telah sepakati anggaran 2,4 Miliar untuk memsubsidi dari jalur Kendari ke Wanci atau dari jalur Kendari Wakatobi,” imbuhnya.
Lanjut, ia menjelaskan soal sibsidi, dalam hal maskapai ini pemerintah daerah sudah berkomitmen, pihak Provinsi akan membantu subsidi sebesar Rp 2,4 Miliar penerbangan dari Kendari-Wakatobi. Sedangkan dari Wakatobi-Kendari akan di tanggung oleh Pemkab Wakatobi.
“Untuk skema otomatis kita mengadopsi atau kita merujuk kepada skema yang disepakati oleh teman di provinsi. Bahwa mereka sudah menyepakati Rp 2,4 M untuk mensubsidi tentu juga kita minimal di angka seperti itu yang kita subsidi tinggal dari Wangi-Wangi ke Kendari. Nah ini saya pikir sudah menjadi langkah awal yang bagus kita sudah sepakat dan kita berterima kasih kepada provinsi sudah membantu Wakatobi,” tuturnya.
“Beberapa hal yang perlu memang kita carikan solusi untuk di sepakati bersama dari awal rapat di Kendari bersama dengan Maskapai, DPRD, Kota Baubau, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka, dengan pihak Provinsi dan teman-teman dari pelaku-pelaku wisata, ada dari ASITA, THRI, GENPI Sultra. Saya menanyakan beberapa hal, pertama bahwa untuk harga yang di tawarkan oleh maskapai Wings Air Rp 1,2 juta satu kali terbang, baik dari Kendari Wanci-Wanci, Kendari itu sangat tinggi dan itu mungkin sangat susah di jangkau atau susah di beli oleh masyarakat umum kita minta untuk di kurangi,” sambungnya.
Lanjut, ia menjelaskan di satu sisi, dengan harga Rp 1,2 juta, berdasarkan harga Permen Hub No. 68 Tahun 2022, harga tiket Wakatobi yang disampaikan kepala dinas perhubungan provinsi hanya kisaran Rp 940 Ribu lebih. Itu sudah ditambah dengan filcas ditambah dengan PPN segala macam itu totalnya hanya 940 sekian.
hitungan-hitungan yang di sampaikan oleh Kadis Hub ke saya hanya 940 sekian-sekian dari harga dasar di tambah dengan filcas, PPN dan segala macamnya.
“Artinya Rp 1,2 juta ini masih diatas harga batas atas pemerintah. Kita untuk mensubsidi diatas harga batas pemerintah kita nggak punya rujukan. Sehingga akan menjadi masalah juga bagi kita. Sehingga saya sampaikan kepada maskapai agar ini bisa di kurangi minimal dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kita tidak ada masalah kedepan,” jelasnya.
Lanjut, ia menjelaksan soal komitmen untuk mengaktifkan kembali penerbangan Wanci tidak usah ragukan lagi.
“Masalah komitmen, kita berkomitmen kedepan untuk bisa kita mensubsidi sehingga aktivitas atau penerbangan dari Kendari Wakatobi dan sebaliknya ini bisa terjadi. Selanjutnya, bahwa saat itu juga ada beberapa hal yang kita tanyakan kapan kira-kira Wings Air terbang karena kita sudah sepakat, terbang itu kecuali kita ada deposit dengan catatan minimal 50% dan mereka hitung kemarin itu Rp 6 Miliar,” jelasnya.
“Saya sampaikan bahwa di Kabupaten Wakatobi otomatis tidak secepat itu karena pertama-tama kita BPT kita di Wakatobi ini sudah di geser di Juni kemarin untuk menyiap persiapan kita untuk kedatangan Bapak Presiden dalam rangka GTRA summit. Kita tidak bisa melakukan pergeseran anggaran 2X dalam waktu satu tahun, sehingga pintunya ini ialah tinggal di APBD perubahan. Otomatis kalau APBD perubahan itu bulan 9-10 baru di tetapkan. Sehingga berarti harus ambil awalnya kita harus bisa menunggu sehingga tidak bisa dalam waktu dekat,” tandasnya.
Peliput: Toni Armin Syah
