PANDUANRAKYAT, BUTON- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Buton, Amsri menggelar reses di Kecamatan Kapontori beberapa waktu lalu.
Amsri mengaku, pada pertemuan tersebut beragam aspirasi masyarakat disampaikan. Usulan jalan tani, talut, pembangunan Puskesmas pembantu (Pustu) serta pengadaan bibit pala dan kelapa.
“Yang di usulkan, rata-rata di pertanian. Jalan usaha tani, talud. Semacam di Todanga, di Todanga itu, yang diusulkan itu di pertanian itu masalah pengadaan bibit pala, kelapa. Jalan usaha tani juga. Di Tumada juga begitu,” jelas dia saat dihubungi Panduanrakyat.com beberapa waktu lalu.
“Kalau di Lambusango itu skala prioritasnya kemarin itu, adalah jalan usaha tani. Yang mana sudah beberapa kali di usulkan tidak pernah terakomodir. Yang semacam di Tumada, Pustu. Pustu itu sudah beberapa kali di usulkan yang tidak perna terakoodir. Todanga juga begitu, skala prioritasnya mereka itu,” Imbuhnya.
Lanjut, ia menjelaskan rata-rata usulan masyarakat itu merupakan bentuk usulan-usulan sebelumnya yang belum terealisasi. Pada reses kali itu, masyarakat mengusulkan ulang.
“Itukan. Jadi usulannya mereka ini, dominannya kalau semacam di Todanga. Todanga ini kan pada dasarnya usulannya itu reses. Apa? Hasil musrenbang yang memang sebelumnya itu, memang belum terakomodir. Jadi kita ambil, rata-rata, hasil-hasil musrenbang sebelum-sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan alasan belum teralisasinya semua usulan warga dikarenakan keterbatasan anggaran dan ditambahnya lagi dengan adanya pandemi covid-19. Nah, oleh karena itu, untuk mengakomodasi usulan masyarakat, pihaknya mengutamakan kebutuhan yang sangat mendesak.
“Tapi biasanya setiap tahun itu ada yang kita usulkan itu, tapi memang dua tahun terakhir ini memang, selalu tidak terakomodir, beda dengan waktu dulu itu sebelum covid itu. Pokok-pokok pikrannya anggota DPR bisa terakomodir. Dengan dua tahun terakhir ini memang agak susah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari sejumlah aspirasi dimaksud, sambung Duta Partai PDI itu, akan disampaikan pada paripurna hasil kegiatan reses. Kemudian dibahas bersama komisi terkait agar bisa diperjuangkan dan terealisasi menjadi program pemerintah.
“Jadi kita itu kan yang kita akan usulkan nanti di hasil reses kita, kita akan masukan, masukan di usulan hasil-hasil reses. Tinggal kita tanya pak desa, pak desa itu, skala prioritasnya apa. Karena kalau kita mau usul semua pak desa. Saya kasi tahu itu, belum tentu terakomodir. Dengan adanya keterbatasan anggaran. Apa lagi dengan adanya covid ini masi berkelanjutan,” jelasnya.
“Tetap kita akan presur. Bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Tinggal kita presur dengan apa yang kita usulkan. Makanya kita ini adanya sistem baru ini, setenga mati kita. Rata-rata selalu kita mengusul, selalu tidak terakomodir. Dengan alasan keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Peliput: Toni Armin Syah/Adm
