Panduanrakyat
Buton

Politik Uang, Bawaslu Buton: Hanya Pemberi Dikenai Sanksi

PANDUANRAKYAT, BUTON-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton akan memberikan pengawasan optimal untuk gelaran Pemilu 2024 di Kabupaten Buton. Tak terkecuali pengawasan Politik Uang.

Dikutip dari laman Bawaslu, jenis politik uang tidak selalu berbentuk materi, tetapi bisa juga berupa fasilitas. Misalnya, dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi yang berkaitan dengan Pemilu. Contoh lain politik uang berupa fasilitas adalah pemberian izin untuk memperbaiki jalan raya atau jembatan dengan menggunakan anggaran negara demi mendapatkan suara pemilih.

Sanksi bagi pelaku money politic atau politik uang perlu diketahui menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apa sanksi politik uang dalam pemilu?

Ketua Bawaslu Buton, Maman SH menjelaskan pengawasan money politic atau politik uang tentu membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Kami berharap semua stakeholder termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama terlibat langsung bersama Bawaslu dalam persoalan money politic ini. Kami juga akan melakukan himbauan berupa surat atau pun Pamflet nanti terkait larangan dan sanksi nanti bagi pelaku money politic,” jelas dia usai ditemui Panduanrakyat.com di kantornya belum lama ini..

Lanjut,ia menjelaskan terkait sanksi dan ancaman bagi pelaku money politic ada tiga klasifikasi.

Pelaku money politic ditahapan kampanye, sanksinya paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Kemudian dimasa minggu tenang, pidana penjara paling lama empat tahun dan denda baling banyak Rp 48 juta.

Lalu di hari pemungutan suara, sanksinya, paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Untuk di hari pemungutan suara, setiap orang yang melakukan money politic ditahapan itu akan dikenai sanksi.

“Untuk di pemilu yang akan dikena sanksi itu cuma pemberi,” tandasnya. (Gus)