Panduanrakyat
Advertorial

Peringati Hari Otonomi Daerah, Sekab Buton: Kemandirian Daerah Tergantung PAD

Suasana peringatan hari otonomi daerah di Aula Kantor Bupati Buton/Foto: Istimewa Panduanrakyat.com

PANDUANRAKYAT, BUTON-Sekretaris Kabupaten Buton, Zilfar Djafar mewakili Bupati La Bakry mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI dihadiri secara virtual dari Aula Kantor Bupati Buton, Lantai II, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Senin (25/4/2022).

Acara tersebut berlangsung secara hybrid yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) dan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pada peringatan Hari Otda tahun ini, Ditjen Otda Kemendagri mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan BerAKHLAK dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro saat menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, mengatakan secara filosofis tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebagian urusan Pemerintahan yaitu urusan Pemerintahan konkuren, sejatinya untuk memastikan Daerah mencapai kemandirian fiscal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

“Setelah dua puluh enam Tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka index index pembangunan manusia, bertambahnya PAD, dan bertambahnya fiskal daerah”, tutur Suhajar Diantoro.

Suhajar Diantoro menghimbau kepada Daerah yang masih rendah PAD nya untuk melakukan terobosan, dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan PAD bahkan melebihi TKDD tanpa melanggar hukum, dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat.

Acara puncak peringatan Hari Otda juga turut dimeriahkan dengan launching Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) Versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otda.

Sekretaris Kabupaten Buton, Zilfar Djafar menjelaskan pada prinsipnya otomomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Tidak ketergantungan pada pemerintah pusat, terkhusus mengenai penganggaran.

Ia menjelaskan kemandirian suatu daerah tergantung seberapa besar pandapatan asli daerah, sehingga tiap daerah dituntut menciptakan penghasilan sebanyak mungkin.

“Itu mengatur dirinya sendiri, tidak bergantung kepada pusat, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran. Sehingga salah satu andalannya itu harus PAD kita tingkatkan. Kemandirian suatu daerah itu dari pendapatannya, kalau dia pendapatan masih bergantung dari pusat, otonomi daerahnya belum mandiri. Sehingga setiap daerah itu dituntut untuk PAD-nya,” ujar dia diruang kerjanya kepada sejumlah wartawan usai mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah.

Ia menjelaskan dalam konteks itu, Kabupaten Buton saat ini terbilang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tergolong belum menjadi daerah mandiri. Sebab, masih tergantung dana transfer pusat.

“Kita, bukan cuma Buton, rata-rata daerah tingkat II di Indonesia masih mengharapkan dana transfer. Padahal dengan otonomi daerah, semua sudah bisa dihasilkan sendiri,” jelasnya.

Menurut Zilfar, suatu daerah bergantung dana transfer di sebabkan minimnya pendapat asli daerah. Hal itu dikerenakan sejumlah kewenangan-kewenangan daerah diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Di daerah sendiri, punya keterbatasan berdasarkan kewenangan. Beberapa kewenangan-kewenangan yang penting, itu bukan menjadi kewenagan daerah. Itu yang menjadi masalah juga kita. Kita juga di daerah agak setengah mati untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

“Harapan, saya kira kita harus konsisten dengan otonomi daerah, tapi jangan hanya daerah yang konsisten. Pusat juga harus konsisten. Memberikan kewenangan ke daerah. Artinya yang diberikan, seperti beberapa ini ada pembatasan, di kelautan, kehutan tidak lagi, tambang tidak lagi. Jadi kita mau ambil sumber dari mana. Padahal itu penghasilan besar,” tambahnya.

Tidak hanya itu, ia menjlaskan untuk mewujudkan tema hari otonomi daerah,
Sistem program tidak boleh berbeda-beda. Sehingga semua kegiatan jadi efektif.

“Jadi begini, itukan berbicara sistem program, kitakan harus, tidak boleh berbeda-beda. Sehingga efektif itu kegiatan. Untuk efektifnya itu, supaya dia efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kemudin tepat sasaran, sehingga secara nasional, kita harus mengacu ke pusat,” jelasnya.

“Inikan terkadang, pusat sudah tetapkan visi-misi begini, daerah juga lain. Akhirnya tidak saling ini, tidak sinkron. Makanya dia tidak efektif. Itu butuh biaya besar tentunya. Untuk efektifnya itu dan efisien, harus kita saling mendukung,” tambahnya.

Peliput: Toni Armin Syah