PANDUANRAKYAT, BUTON-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton, mulai membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Bupati Buton Iis Elianti pada sidang paripurna yang digelar di kantor dewan setempat, Selasa (26/7/2022).
LKPJ ini dibahas setelah sempat menuai polemik dimana Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten, La Ode Abdul Zainuddin Napa menuding DPRD Kabupaten Buton sengajah menunda-nunda pembahasan LKPJ.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Buton, Iis Elianti mewakil Bupati Buton La Bakry menjelaskan penyampaian Laporan Penyelenggaraan APBD in merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2021.
Karenanya hal tersebut akan semakin mendorong tubuhnya semangat kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di tahun yang akan datang.
Pada pelaksanaan pembangunan atau APBD tahun 2021 kita masih sangat mengandalkan kekuatan pendapatan daerah yang berasal dan dana transfer baik pusat maupun provinsi.
Berdasarkan hal tersebut maka realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 sebesar 103,31% dan jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan T.A 2021 sebesar Rp. 812 milyar lebih atau meningkat sebesar 5,60% dari tahun sebelumnya.
Hal ini merupakan kontribusi dari PAD yang teralisasi 126,08% dari target PAD, realisasi 102,65% dari target pendapatan dana perimbangan/transfer yang ditetapkan, dan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 96,65% dari target yang ditetapkan.
Dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2021 terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil sebesar 4,45%, Dana Perimbangan/Transfer sebesar 92,55% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 2,99%.
Kondisi tersebut terus dibenahi dengan mengaktifkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki, dan pemanfaatan aset, peningkatan penertiban dan perbaikan administrasi, sosialisasi peraturan merupakan langkah-langkah guna meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan penerimaan daerah tersebut terus diupayakan dengan berbagai pendekatan guna memperkuat kemandirian anggaran dan ekonomi daerah.
Lanjut, ia menjelaskan sejalan dengan besarnya kapasitas fiskal, biasanya juga diikuti oleh volume anggaran belanja daerah juga terus mengalami peningkatan. Tahun Anggaran 2021 adala 91.52% dari total yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Ta Anggaran 2021. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Daerah Ta Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,77% bandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
Keseluruhan belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dimanfaatkan untuk memblayal belanja rutin dan pembangunan pada semua sektor otamanya dalam menjawab agenda prioritas pembangunan daerah Pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien membert dampak makro bagi daerah.
Berdasarkan indikator makro pembangunan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PORB) Kabupaten Buton atas dasar harga berlaku tahun 2021 mengalami fluktuasi tumbuh 2,62 point, setelah sebelumnya mengalami kontaksi perlambatan sebesar 0,49 pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor ekonomi mulai bergerak seiring semakin baiknya kondisi akibat dampak Covid 19 yang lalu.
Pergerakan pada PDRB tentunya akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Buton ditinjau dari aspek penerimaan perkapita dimana berdasarkan besarnya PDRB perkapita per tahun 2020 menurun sebesar Rp. 33,26 juta rupiah sebagai dampak dari pandemic covid-19. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 33,84 juta rupiah.
Meningkatnya pendapatan perkapita ini mampu mendongkrak daya beli masyarakat untuk memulihkan keadaan ekonomi keluarga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak pada semakin membaliknya pembangunan pada pada bidang pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 mencapai 66,32 point dibanding tahun 2020 mencapai 65,98 point.
Harya Indikator 14 ini merupakan akuma dampak dat berige sector yand semakin baiknya, yaitu pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan ekonom masyarakat. Tentunya hal ini belum maksimal dan masih dapat terus ditingkatkan Dengan semakin kualitas sumber daya manusia maka dapat mendorong tingginya rendahnya angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).
Pada tahun 2020 sebesar 65,34 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 64,42 persen.
TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (supply) tenaga kerja.
Salah satu indikator perbaikan kualitas sumber daya manusia adalah penanganan stunting. Penanganan stunting yang dilakukan secara konvergensi berbagai lintas sektor, berdampak pada penurunan angka stunting. Atas kerja nyata tersebut Kabupaten Buton mendapat penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjend Bina Pembangunan Daerah, atas prestasi terbaik kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan aksi penanganan stunting baru-baru ini di Makassar.
Apa yang telah dicapai diatas tentunya juga harus diikuti oleh perbaikan pelayanan publik. Perbaikan layanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tetap terus
ditingkatkan, baik pada aspek pelayanan, peningkatan Capasity Building. Pada aspek pelayanan terus ditingkatkan, pengelolaan administrasi juga terus ditingkatkan termasuk di dalamnya adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP.
Perbaikan ini berdampak pada capaian yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-sembilan kalinya secara berturut-turut. Prestasi berturut-turut ini merupakan wujud konsistensi Pemerintah.
Disamping itu kitapun berhasil memperoleh penghargaan Pemerintah melalul Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa predikat “B” untuk Sistem Akuntables Instan Pemerintah Tertu presta sangat membanggakan karena merupakan pengakuan Negers terhadap Setem Akuntabilites Instansi Pemerintah Disamping itu Kabupaten Buton juga meraih penghargaan sebaga Katupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Selain itu penyelenggaraan dan pelestarian budaya juga mendapat apressasi dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan masih banyak penghargaan yang diterima pada tingkat provinsi maupun dari berbagai media dan lembaga lainnya Tentunya atas capalan keberhasilan itu merupakan manifestasi kerja sama dan kerja sama yang baik antar semua komponen pembangunan yang sudah terjalin selama
Namun demikian bahwa kitapun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan pemikiran dan perhatian bersama sebagal dampak dari adanya pandemi Covid beberapa tahun terakhir ini berdampak pada aktifitas ekonomi sangat terganggu. Diantaranya adalah masalah kemiskinan Permasalahan kemiskinan yang mencapai 13,92 persen harus membutuhkan intervensi semua komponen pembangunan, baik pemerintah, pelaku usaha bahkan masyarakat itu sendiri karena masih dibawah target nasional dibawa 10 persen. Penurunan kemiskinan ekstrim yang dicanangkan pemerintah harus mendapat dukungan. Perubahan pola pikir dari konsumtif menjadi produktif, ketersediaan pendapatan melalui upaya jangka panjang merupakan solusi yang terus digalakan.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan apa yang telah dicapai dan apa yang akan dilaksanakan harus tetap menjadi perhatian. Karena setiap tahunnya kompleksnya permasalahan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat.
Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan pengawasan yang terarah dan terukur.
Tentunya peran Dewan yang terhormat, Pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga menjadi salah satu unsur pemicu keberhasilan yang kita capai. Dan kinerja yang baik itu telah membuahkan hasil dengan capaian prestasi yang mendapat pengakuan dari berbagai lembaga.
“Atas dukungan tersebut atas nama Pemerintah Daerah Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan,” jelasnya.
Lanjut, ia menjelaskan mengakhiri penyampaian LKP) ini, kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama laporan penyelenggaraan APBD ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021 belum dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat, semoga kedepannya akan terus mendapat perhatian serius.
Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, melalui forum yang mulia ini kami mohon semua pihak dapat menerima sekaligus memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang. (*)
