PANDUANRAKYAT, BUTON- Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menerima aliansi honorer anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Buton yang melakukan unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Buton, Takawa Pasarwajo, pada Senin, 1 Januari 2025, sekitar pukul 11:00 WITA.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa memprotes terkait kelulusan PPPK 2024 tahap 1 juga usulan seleksi PPK tahap 2 kerena diduga ada 12 honorer yang sudah tidak aktif lagi mengabdi.Sejumlah tenaga honorer Pol PP itu menuntut keadilan terkait pengumuman kelulusan PPPK 2024 dan 12 honorer yang masih diikutkan pada seleksi tahap 2 nanti.
Massa meminta perekrutan PPPK tidak manipulasi data.Para tenaga honorer Pol PP Buton menilai pengumuman kelulusan PPPK 2024 tidak transparan dan mencurigakan bahkan diduga meloskan 12 honorer yang sudah tidak aktif untuk mengikuti seleksi tahap 2 di Pol PP Buton.
Aksi masa ini diterima oleh Pj Bupati La Haruna melalui Kepala BKPSDM Buton di ruang kantornya, Gedung D, Lantai 4, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa.
Sejumlah tenaga honorer ini menuntut 12 honorer siluman yang tidak aktif magang di kantor Pol PP tapi masuk data base
“Ada 12 orang honorer yang sudqh tidqk aktif di Pol PP kab Buton,”kata salah satu Pol PP Buton.
Menanggapi tuntutan ini, Pj Bupati melalui kepala BPSDM Buton, M Taufik Tombuli mengatakan pihaknya tidak akan memasukan data – data honorer jika bukan dari dinas terkait.
“Nanti kami tanya kepada kasat, karena hanya kasat yang tau itu,”ujar dia.
Menurut Taufik data yang ada di BKPSDM tidak akan dirubah admin karena dimasukan dari dinas terkait. “Kembali ke kantor diskusikan dengan kasat,semua yang didata di BKPSDM dari dinas terkait,”katanya.
Terkait beberapa nama yang diduga lulus PPPK di Pol PP ternyata namanya terdaftar di BKN Pusat. (*)
