PANDUANRAKYAT, BUTON- Pemerintah Kabupaten Buton membeberkan strategi kegiatan Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Buton di hadapan Tim Panelis Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Angka Stunting pada acara Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja di salah satu Hotel di Kendari, Senin, 27 Mei 2024.
“TPP Kabupapten Buton dalam 8 aksi konvergensi stunting menyasar skala prioritas yakni remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Syafaruddin, SKM, MKes.
Dikatannya dalam menyasar skala prioritas itu, TPPS Kabupaten Buton mengandalkan kader Kepo. Kader Kepo merupakan kader yang memiliki kepedulian dan motivasi serta rasa ingin tahu rasa ingin tau yang besar tentang perilaku dan kondisi kesehatan masyarakat di lingkungannya khususnya keluarga binaannya.
“Kabupaten Buton memiliki 1.030 Kader posyandu yang berada di tingkat desa/kelurahan. Kader memiliki keluarga binaan 15 sampai dengan 20 keluarga,” katanya.
Sementara itu Ketua Harian TPPS Kabupaten Buton, yang juga Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi mengatakan TPPS secera intens dan serius dalam penanganan dan penurunan angka stunting. Pihaknya secara rutin menggelar pertemuan dan rakor dijadikan sebagai wadah yang baik untuk berdiskusi dan berbagi pengalamanan serta informasi terkait penurunan stunting di Kabupaten Buton.
Semua Lembaga kata Sekda dilibatkan sebagai Upaya penrurunan angka stunting di antaranya sebagai orang tua asuh.
“Hal yang dilakukan juga adalah mengidentifikasi keluarga berisiko stunting, prevalensi dan jumlah kasus stunting, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan, termasuk menyediakan dukungan regulasi untuk penurunan stunting dan mengoptimalkan peran desa/kelurahan dan masyarakat dalam penurunan stunting,” katanya.
Rembuk Stunting dan penilaian Percepatan Stunting Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara di Buka Pj. Gubernur Sultra yang diwakili Asisten tata pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekprov Sultra, Drs. Suharno, MTP mengatakan Stunting ini menjadi primadona pada saat evaluasi penilaian kinerja penjabat gubernur.
“Salah satu rekomendasi bahwa akan ada kerja sama dengan KUA yang bertujuan agar dapat memberikan upaya penurunan angka stunting terkait kesehatan pranikah, yang dapat menjadi upaya pencegahan penurunan angka stunting,” katanya.
Dikatakan Asisten I, intervensi fisik selalu diminta, mengenai perkembangan terupdate atau terbaru perkabupaten/kota. Intervensi yang dilakukan mencangkup pemberian tablet penambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri, namun intervensi belum optimal karena kami setengah mati untuk meminta data-data intervensi terbaru dari Kabupaten/kota sehingga ini menjadi catatan kita semua.
“Kemudian sanitasi, pola asu dan air minum bagaiman koordinasinya dengan pembina sehingga stunting ini bisa kita upayakan tahun ini angka stunting menurun. Di forum ini kita bersama-sama memikirkan Solusi,” katanya.
Asisten berharap dalam forum ini ada pokok pokok pikiran yang dibentuk untuk memberikan solusi jalan keluar segala permasalahan pemerintahan khususnya upaya penurunan angka stunting sehingga dapat mencapai target secara nasional. (*)
