PANDUANRAKYAT, BUTON-Upaya Bupati La Bakry bersama Wikilnya Iis Elianti untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Buton yang baik dan bersih, dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi membuahkan hasil positif dan mengembirakan.
Hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Buton tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, Kemenpar-RB memberikan Prediket “B” atas Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Kabupaten Buton.
Piagam ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Tjahjo Kumolo kepada Pemkab Buton yang diterima Bupati La Bakry pada acara di gedung The Tri Brata Dharma Wangsa Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2022).
Atas capain itu, Bupati Buton, La Bakry mengucapkan terima kasih dan penghargaan seluruh organisasi perangkat daerah di Buton. Ia sadar, capain itu tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak.
“Kepada seluruh OPD, pada Sekda, dan pada Wakil Bupati Buton Iis Elianti dan operator terkhusus pada Bappenda Buton yang sudah bekerja keras menyampaikan yang terbaik dan mengabarkan itulah hasil kerja seluruh birokrasi pemerintahan, kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati di mana peringkat kita naik dari C menjadi B,” ujar dia dalam keterangan rilis humas Pemkab Buton, Selasa (5/4/2022).
Meski naik peringkat, nampaknya Bupati La Bakry belum berpuas diri. Ia berambisi ditahun yang akan datang Peringkat Kabupaten Buton menjadi yang semula B menjadi A.
“Kepada parah kepala OPD harus di tingkatkan lagi sehingga lebih baik lagi agar di tahun yang akan datang kita naik peringkat menjadi A termaksud reproduksinya meningkat lagi menjadi B maka dari itu semua harus bekerja lebih keras lagi di tahun mendatang,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Buton (Bappeda), Ahmad Mulia menjelaskan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan suatu proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan proses evaluas. Dari sisi evaluasi ada tiga titik fokus utama yang di nilai. Masing-masing.
“Pertama, pada SAKIP itu sendiri lebih pada efesiensi dan efektivitas pada program, bagaimana anggaran yang di alokasikan itu sendiri benar-benar efektifme untuk menyelesaikan program-progaram prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
“Kemudian ada namanya Keskeling, itu bagaimana kegiatan atau anggaran yang di alokasikan bisa di terjemahan sampai pada tingkat bawah staf pelaksana kegiatan. Yang intinya bicara Sakip itu sendiri bahwa memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang betul-betul konsisten dari atas sampai tingkat bawah,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Ahmad juga menambahkan, sedangkan di sisi Reformasi Birokrasi ( RB ) di titik beratkan pada inovasi.
“Dan inovasi itu sendiri terdiri dari, Inovasi pelayanan publik, bagaimana agar prima, tepat, dan cepat. Inovasi pada integritas, bagaimana masyrakat terlibat di dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengawasan. Inovasi terhadap ASN itu sendiri, bagaimana ASN itu lebih produktif dalam menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya,” jelasnya.
“Dan ini pemeriksaan di lakukan tiap tahun karena belum tentu apa ang kita capai hari ini kita dapat pertahankan,” tambahnya.
Lanjut, ia menjelaskan sebelumnya, predikat Kabupaten Buton, berada di nilai C, dan CC kemudian saat ini telah meningkat menjadi B.
“Dan ini menunggu sampai 3 tahun lamanya baru kita capai B dan saya berharap semoga di tahun yang akan datang kita bisa naik an menjadi A,” jelasnya.
Peliput: Toni Armin Syah