PANDUANRAKYAT, BUTON- Pemerintah Kabupaten Buton memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP untuk mempercepat pelayanan masyarakat.
Mal itu bertempat di gedung D, lantai I, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo.
Mall pelayanan publik telah menjadi sebuah konsep yang bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan publik di satu tempat, dengan harapan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman layanan kepada masyarakat.
Sebanyak 32 instansi terkonfirmasi memberikan layanan terpusat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buton
Mal layanan publik ini sudah diresmikan dan ditandai dengan penandatanganan MoU Pj Bupati Buton Drs Basiran M.Si kala itu bersama lembaga vertikal yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, di Aula Kantor Bupati Buton, Jumat 17 Februari 2023 lalu.
Setahun diresmikan, nampak layanan umum di Kabupaten Buton ini belum sesuai impian.
Dari pemantauan, aktivitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik ini ternyata belum sepenuhnya beroperasi.
Hal ini bisa dilihat dari 32 instansi yang tergabung, baru empat dinas yang memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Diantaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bank BPD Pasarwajo, Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
Selain itu, jika dilihat dari hasil pemantauan, sarana pendukung pelayanan masih belum sepenuhnya sempurna dan ada beberapa yang harus dilengkapi termasuk gedung yang representatif.
Mengacu pada Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, beberapa tahapan yang perlu diperhatikan sebelum peresmian Mal Pelayanan Publik diantaranya: Pertama, koordinasi Pelayanan ; Kedua, Pengaturan Mekanisme Kerja; Ketiga, Penyiapan Sarana dan Prasarana serta Keempat, Penyiapan SDM Pelayanan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buton, Ir. H. Mustamlin Daly menjelaskan meski belum semua instansi memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik, namun layanan MPP tetap berjalan. Layanan dilakukan dengan cara zoom meeting.
“Kita tetap jalan. Meski pun kita pake zoom. Maksudnya kalau ada suara-suara dari instansi teknis kita bicara langsung dari zoom, ” Ujar dia saat ditemui Panduanrakyat.com di Kantornya, gedung D, Lantai I, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Senin (5/2/2024) belum lama ini.
Lanjut, ia menjelaskan bila ada masyarakat melakukan pengurusan di Mal pelayanan publik, maka akan di layani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) . Nanti DPMTPSP lah yang menghubungi instansi terkait.
“Kalau ada yang mengurus hal itu. Kita yang hubungi mereka. Apa boleh buat. Meskipun kita capek. Karena kita yang bertanggung jawab. Misalnya mereka urus pajak. Orang pajak tidak ada. Kita hubungi. Jadi kalau ada yang urus pajak. Bisa juga lewat kita,” Jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan belum bergabungnya instansi lain untuk memberikan layanan di mal pelayanan publik dikerenakan belum memadainya sarana dan prasarana yang disiapkan. Misalnya, kertas, komputer, listrik dan internet.
“Mall pelayanan publik ini bukan cuman pajak. Termasuk KTP. Di mall pelayanan publik ada 32 instansi. Tapi yang stand by di sini empat. Perizinan itu sendiri. Capil. Perbankan, BPD dengan Bapenda. Tapi yang lain-lain semua tetap kami hubungi. Apa boleh buat. Karena mereka mau berkantor disini siapa yang mau siapkan kertasnya?. Siapa yang mau siapkan listrikny? . Terus komputernya masing-masing.?, ” Jelasnya.
“Kita siap. Tapi kita siap kayak daerah lain. Jelas tidak sama. Karena daerah lain, sarana prasarana sudah cukup. Kita tetap jalan. Tapi memang persemiannya dari kemendagri belum. Kalau dari Bupati kan sudah pernah,” Sambungnya.
Lebih jauh, ia berharap kedepan panita anggaran sekiranya dapat memikirkan pengadaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan publik ini.
“Mudah-mudahan kedepan. Itu mall pelayanan publik itu. Panitia anggaran tentang pengadaan sarana prasarana. Terutama yang berkaitan dengan komputer. Karena masing-masing meja itu harus ada komputernya. Termasuk listrik juga. Kalau bisa terpisah. Karena orang sementara kerja mati lampu. Tidak cukup. Karena ternyata mall pelayanan publik ini. Dipakai satu gedung ini. Kemudian jaringan. Harus ditambah. Kalau bisa jaringn khusus untuk internet. Karena kalau zoom meeting seperti itu harus jaringan yang bagus, ” Harapnya. (Gus)
