BAUBAU,PANDUANRAKYAT.COM – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka untuk peningkatan layanan, di aula kantor pada Selasa, 09 September 2025.
Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur mulai instansi pemerintah daerah, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, akademisi, asosiasi notaris, dan media pers. Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPP Pratama Baubau dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus persiapan untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kepala KPP Pratama Baubau, Amrih Basuki Purnomo mengungkapkan forum ini menjadi langkah awal menuju pembangunan ZI WBBM. Sebelumnya, KPP Pratama Baubau sudah berhasil meraih predikat ZI Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk mencapai tahap selanjutnya, beberapa langkah strategis akan dilakukan.
Amrih menjelaskan bahwa pihaknya akan memperkuat predikat WBK yang sudah diraih dengan berkomitmen untuk MAJU (Melayani, Amanah, Jujur dan Unggul), sambil mempersiapkan diri menuju WBBM dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengendalian gratifikasi.
“Kami menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah. Artinya ‘murah’ di sini bukan berarti adanya biaya, melainkan KPP Pratama Baubau yang justru mendekatkan diri kepada wajib pajak,” ungkap Amrih.
Ia menyebut, salah satu inovasi yang disiapkan adalah kehadiran petugas pajak di daerah-daerah jauh seperti Wakatobi dan Raha. Hal ini bertujuan untuk memangkas biaya transportasi wajib pajak yang harusnya datang ke Baubau. Pihaknya berhatap dapat layanan tersebut bisa memberi kemudahan berupa layanan lebih cepat dan tidak perlu keluar biaya mahal untuk ke Baubau.
“Dalam setiap layanan yang diberikan, selalu diakhiri dengan pernyataan dari wajib pajak penerima layanan bahwa mereka tidak pernah memberikan atau menjanjikan memberi apapun kepada seluruh pegawai KPP Pratama Baubau sebagai bentuk pengendalian gratifikasi,” ungkapnya.
Ia terkejut banyak wajib pajak memberi masukan yang menjadi alasan bagus untuk KPP Pratama berbenah dalam forum konsultasi ini. Terkait keluhan antrean yang masih lama, Amrih tidak menampik hal itu. Ia menjelaskan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Baubau masih terbatas. Saat ini, hanya ada empat petugas yang melayani di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan harus dibagi dalam dua sesi yakni pagi hingga siang serta siang hingga sore.
Untuk mengatasi masalah ini, Amrih berharap sistem baru yang disebut Coretax bisa mengurai antrean. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, tanpa harus datang ke kantor.
Dalam acara ini juga diserahkan Piagam Wajib Pajak kepada peserta forum konsultasi publik. Piagam Wajib Pajak ini merupakan inisiatif dari Direktur Jenderal Pajak. Piagam ini dibuat agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih jelas.
“Selama ini sudah disampaikan, tapi tidak dalam bentuk piagam. Harapannya, semua wajib pajak paham apa hak dan kewajiban mereka. Piagam ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2025,” jelas Amrih.
Amrih mengungkapkan bahwa KPP Pratama Baubau berencana mendaftarkan diri untuk dinilai predikat WBBM pada Januari 2026. Penilaian ini akan berlangsung sepanjang tahun, di mana setiap kegiatan dan inovasi akan didokumentasikan sebagai bukti.
“Kami lagi merancang dan mendeklarasikan pembangunannya. Nanti di Januari tahun depan kalau sudah dibuka pendaftarannya, kami akan mendaftarkan diri untuk dinilai,”pungkasnya.
Pihak KPP Pratama Baubau meyakinkan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh wajib pajak akan menjadi program kerja yang akan dikerjakan ke depan.
Reporter : Ardilan
