PANDUANRAKYAT, JAKARTA- Pada 27-29 Agustus 2024 lalu, sejumlah politikus mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing. Mereka diusung oleh sejumlah partai politik dan membawa visi dan misi yang berbeda.
Visi dan misi itu nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat atau calon pemilih. Visi dan misi itu juga akan menjadi program kerja mereka ketika terpilih kelak.
Meski begitu, muncul pertanyaan apakah visi dan misi yang sudah dirancang oleh masing-masing calon kepala daerah itu cukup realistis untuk diwujudkan. Apakah janji-janji itu sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Banyak hal yang dapat dipertanyakan dari janji-janji manis para calon kepala daerah itu. Termasuk bagaimana mereka merealisasikannya jika keuangan daerah terbatas.
Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai sangat jarang para calon yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah menyampaikan visi misi atau janji politik yang sifatnya realistis. Menurutnya, mereka lebih banyak membuat janji populis yang sulit diwujudkan, hanya untuk menggaet suara masyarakat.
“Alih-alih realistis, mayoritas janji atau visi misi yang disampaikan cenderung populis. Itu juga kita melihatnya di masa awal Jokowi (Pilpres); nawacita, mandiri pangan, mandiri energi, dan seterusnya. Logikanya kan gak ada lagi Impor, nyatanya impor masih, jadi opsi di tengah berbagai perhitungan efisiensi, dan lain-lain,” ucap Nyarwi kepada IDN Times, Sabtu (7/9/2024).
Sumber: IDN Times
