PANDUANRAKYAT, BUTON- Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH bersama Bupati/Walikota se-Indonesia menghadiri Rakornas Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di daerah guna Mendukung pelaksanaan program Prioritas Presiden dan Asta Cita, Kamis 15 Januari 2026, di salah satu hotel di Ibu kota Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, lulusan Hukum UGM yogyakarta ini menuturkan akan menindaklanjuti arahan Dirjen Polkum untuk sinkronisasi Program Prioritas Presiden, salah satunya wacana Perbup satu siswa menanam satu pohon untuk menjaga lingkungan kita, juga sebagai wujud ketahanan pangan, cinta tanah air dan mencapai kemandirian ekonomi.
“Seperti yang tadi kita sudah dengarkan pada Dirjen Polkum Pak Akmal memberikan kita arahan untuk membuat Perbup, di mana sekarang Indonesia di saat ini Environment Awairness (kepekaan terhadap lingkungannya) semakin tinggi, seperti musibah yang menimpa saudara kita di Aceh tentu menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita harus mempedulikan alam. Jadi menurut saya gagasan tersebut sangat bagus sekali. Saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Buton akan melaksanakan, nanti kita akan rembukkan, kita akan buat perbup tersebut. Untuk setiap sekolah, minimal satu murid satu pohon,” pungkas salah satu kepala daerah termuda di Indonesia.
Selain itu, orang nomor satu di bumi penghasil aspal ini juga mengatakan arahan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Akmal Malik terkait dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dan Asta Cita berupa Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah di Sultra, khususnya di Kepulauan Buton yang sudah melakukan dan menyukseskannya di lapangan.
“Kalau perihal MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih secara real kita sudah melakukannya di lapangan. Insya Allah tahun ini kita akan membuka 10 dapur MBG. Kemarin kan target 10 namun belum tercapai, tahun ini semoga kita bisa capai10 dapur MBG. Saya juga tekankan untuk tidak ada lagi pembukaan dapur ilegal yang tidak terdaftar di sistem SPPG. Selain dari itu alhamdulillah cuman sekali kasus KLB, 1 dapur di Awainulu yang keracunan, setelah itu tidak ada lagi dan saya harap tidak akan ada lagi,” jelas Bupati Alvin.
Lebih lanjut, politisi ini juga mengatakan perihal Koperasi Merah Putih, Buton di Kepulauan Sultra merupakan salah satu yang paling cepat, 30 persen sudah kita dapatkan, pengamanan lahan terutama, alhamdulillah di Buton sendiri banyak lahan yang tersedia, karena masih banyak lahan terbuka dan juga dekat ibukota.
“Dan alhamdulillah saya dapat laporan dari Pak Dandim, bahwa Buton salah satu yang paling cepat di Kepulauan Buton untuk pengamanan lahan Koperasi Merah Putih,” tutur putra daerah Buton.
Sementara itu, dalam sambutannya membuka acara Rakornas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Akmal Malik menekankan daerah untuk bersinergi dan menyukseskan pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita. Program-program tersebut bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
“Jujur dengan melihat dinamika sekarang, konflik yang terjadi penyebab utamanya adalah persoalan-persoalan ekonomi. Presiden mendorong program MBG, keinginan beliau untuk menggerakkan ekonomi-ekonomi lokal, koperasi merah putih juga untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dalam perpektif saya, politik pangan sangat penting untuk kemandirian ekonomi Indonesia,” tandasnya.
Menurut Dirjen Polkum, ketika pangan rakyat kita sehat, ekonomi, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi akan bagus.
Dikatakannya, pemerintah pusat mencoba menggugah daerah untuk ketahanan ekonomi yang akan mendorong generasi muda untuk cinta tanah air. Kita sesungguhnya bisa menggerakkan anak-anak muda , mulai dari satu siswa menanam satu pohon.
“Agar dibuat Peraturan Bupati/Peraturan Walikota gerakan menanam satu pohon satu siswa. Itulah wujud ketahanan pangan, wujud cinta tanah air. Mari kita jadikan menanam pohon sebagai instrumen cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, produktif untuk anak-anak kita. Kami meyakini ini sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” jelas Dirjen. (*)
