PANDUANRAKYAT, SULTRA-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi hadir dan membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I serta Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semester II T.A 2022 yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Selasa (19 Juli 2022).
Rapat Koordiansi ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Semester I dan percepatan APBD Semester II Th.A 2022.
Hadir pada rapat koordinasi tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah, bersama Kepala Pusdatin Kementerian dalam Negeri melalui virtual.
Hadir secara fisik, Ketua DPRD Prov. Sultra, Abdurahman Saleh, Pj. Sekda Pro. Sultra Asrun Lio, Para Bupati/ Walikota se-Sultra, Ketua DPRD Kab/Kota,Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah/Kota Se-Sulawesi Tenggara.
Diawal acara, Gubernur Sultra Ali Mazi diwakili Pj.Sekda didampingi Kepala BPKAD Sultra Basiran, berkenan memberikan piagam penghargaan Gubernur atas capaian realisasi Anggaran Belanja (APBD) tingkat Kabupaten dan Provinsi Semester I T.A 2022 yakni untuk Tingkat Kabupaten diraih Kab.Konawe dengan mencapai terbaik I dengan presentase capaian 39,35%, Kab. Kolaka Utara terbaik II 39,35 % dan Kab.Buton Utara terbaik III 34,15%.
Selanjutnya, di lingkup Pemprov Sultra posisi pertama diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai terbaik I dengan presentase capaian nilai 76,21%, disusul Badan Penghubung Pemerintah Daerah Prov.Sultra terbaik II 54,45% kemudian Kesbangpol Prov.Sultra terbaik III 52,42%.
Gubernur Ali Mazi juga memberikan penghargaan prestasi terhadap 17 (tujuh belas) mahasiswa berupa Beasiswa SI, S2 dan S3, yakni beasiswa S1 berjumlah 1 (satu) orang, beasiswa S2 berjumlah 14 (empat belas) orang, dan beasiswa S3 berjumlah 2 (dua) orang. Selain itu Gubernur juga memberikan langsung bantuan pembangunan Masjid untuk Kabupaten dan Kota.
Dikatakan bahwa, berdasarkan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri Per 30 Juni 2022, Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ke-5 dengan presentase realisasi belanja senilai 31,88% dan Jawa Barat berada pada peringkat pertama, dengan presentase belanja senilai 36,67%. Sedangkan secara persial realisasi belanja OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Per 30 Juni 2022 sebesar 1,399 Trilliun lebih dari pagu anggaran 4,767 Trilliun lebih atau sebesar 29,36%.
Kemudian, untuk OPD di lingkup pemprov. Sulawesi Tenggara, Dinas Kominfo menempati ‘peringkat pertama’ dengan persentase cukup membanggakan dan sesuai target.
Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semester II T.A 2022, Gubernur mengintruksikan kepada Bupati dan Walikota serta kepada OPD/Biro lingkup Pemrov Sultra untuk melakukan langkah-langkah;
Pertama, agar dapat terus fokus dalam upaya percepatan realisasi APBD utamanya bagi realisasi serapan anggaran yang masih rendah pada semester I,
Kedua, merealisasikan komitmen pengelokasian anggaran paling sedikit 40% dari APBD T.A 2022,
Ketiga, meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/ jasa UMK lokal dengan penyelengaraan perdagangan melalui sitem elektronik/Marketplace,
Keempat, mengoktimalkan penggunaan E-Katalog lokal, mendukung target sebanyak 1 Juta produk tahun 2022, dan
Kelima, mengumumkan rencana umum pengadaan melalui sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Dikatakan, Gubernur juga menugaskan Inspektorat untuk melakukan pengawasan P3DN.
“Penyusunan rancangan KUA PPAS Tahun 2023 agar mengacu pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor:059/1889/IJ Tanggal 8 Juli 2022, perihal Atensi Kepatuhan Daerah dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2023” jelasnya.
Disampaikan bahwa penyusunan APBD perubahan T.A 2022 maupun APBD T.A 2023 agar Kab/Kota menganggarkan bagi hasil dari Pemprov Sultra, sesuai dengan SK Gubernur, tegas Gubernur.
Dipenghujung sambutannya Gubernur Sultra berpesan kepada seluruh jajaran Pemrov Sultra dan Kab/Kota;
“Saya berpesan untuk mengelola anggaran yang dimiliki dengan baik dan melakukan percepatan pelaksanaan anggaran dengan tetap mempertahankan transparasi dan akuntabilitas,” tutup Gubernur.
Sebagai rangkaian rapat Koordinasi ini dilanjutkan dengan diskusi tentang laporan Bupati/ Walikota dan Perwakilan OPD Pemprov Sultra, dimana Pj. Sekda sebagai Moderator diskusi.
Sumber: Diskominfo Sultra
