PANDUANRAKYAT, BUTON- 𝖡𝗎𝗉𝖺𝗍𝗂 𝖡𝗎𝗍𝗈𝗇, 𝖠𝗅𝗏𝗂𝗇 𝖠𝗄𝖺𝗐𝗂𝗃𝖺𝗒𝖺 𝖯𝗎𝗍𝗋𝖺, 𝖲.𝖧 𝗆𝖾𝗇𝗀𝗁𝖺𝖽𝗂𝗋𝗂 𝖦𝖾𝗋𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖯𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖬𝗎𝗋𝖺𝗁 (GPM) 𝖽𝗂 𝗉𝖾𝗅𝖺𝗍𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖾𝗄𝗌-𝖬𝖳𝖰 𝖪𝖾𝗇𝖽𝖺𝗋𝗂, 𝖲𝖾𝗅𝖺𝗌𝖺 𝟤𝟨 𝖠𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 𝟤𝟢𝟤𝟧.
Kegiatan pangan murah ini dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Gerakan Pangan Murah (GPM)
Tito mengatakan, GPM merupakan bagian dari wujud komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Swasembada pangan, menurut Tito, menjadi program prioritas untuk menekan inflasi sekaligus bentuk upaya mewujudkan kedaulatan pangan.
GPM menjadi salah satu instrumen implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. “Ini kunci menstabilkan harga beras di lapangan, sehingga memang harus ada intervensi dari pemerintah,” ujar Tito yang didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
Sedikitnya 29 mitra terlibat pada GPM kali ini. Antara lain, Perum Bulog, ID Food, Kapal Api group, koperasi UMKM, hingga sejumlah dinas. GPM di Kota Kendari berlangsung selama dua hari, yakni pada Selasa dan Rabu, 26-27 Agustus 2025. Tersedia sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras seharga Rp 11-12 ribu per kilogram karena mendapatkan subsidi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, daging ayam, hingga cabai merah yang dijual dengan harga terjangkau. Bahkan harga beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di Kendari ini disebut yang termurah di Indonesia.
Tito menjelaskan produksi beras nasional pada 2024 hingga 2025 meningkat signifikan. Saat ini stok Bulog mencapai 4 juta ton dengan target penyaluran 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Dengan demikian, Tito melanjutkan, minimal 7.000 ton beras per hari harus dikeluarkan oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional. Pangan masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat. Survei dua tahun terakhir menunjukan lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia menempatkan pangan sebagai prioritas utama kebutuhan, disusul lapangan penegakan hukum, keamanan dan demokrasi.
“Sandang bisa ditunda, papan bisa ditunda, tetapi pangan tidak bisa,” kata Tito. “Karena itu stabilitas harga pangan harus dijaga betul. Pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Saat ini inflasi pangan tercatat 2,37 persen.”
Untuk mengendalikan harga, kata Tito, pemerintah bersama BPS memetakan komoditas yang fluktuatif, misalkan cabai, bawang merah, dan beras. “Kalau cabai dan bawang bisa ditangani dengan gerakan tanam cepat dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dengan menggalakan penanaman melalui hidroponik di halaman atau gang-gang jalan. Tetapi Beras tidak bisa ditunda. Karena itulah intervensi kami fokuskan pada beras,” ucap Tito.
Menteri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah aktif memantau harga pangan. Dia menyarankan setiap provinsi hingga kabupaten/kota membentuk grup koordinasi mingguan antara dinas pangan, BPS dan pelaku usaha. “Begitu ada lonjakan harga yang signifikan, segera rapat dan intervensi. Jangan takut menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi, termasuk subsidi pangan,” katanya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi menyampaikan, hingga Agustus 2025, GPM telah digelar sebanyak 6.845 kali. Di Sulawesi Tenggara, GPM telah diadakan di 17 kabupaten/kota. Dan Kota Kendari menjadi daerah paling aktif dengan menggelar 46 kali GPM. “Daerah yang angka inflasinya tinggi perlu diintervensi bersama. Di sini ada Bulog, Dinas Pangan, KADIN, Kepolisian, dan TNI yang pararel bisa melakukan hal yang sama,” katanya. “Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pangan yang layak kepada masyarakat. Kota Kendari bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengendalikan harga.”
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan GPM merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyediakan kebutuhan pokok yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dia menjelaskan, tantangan sektor pangan di Sulawesi Tenggaa, termasuk di Indonesia begitu kompleks. Di antaranya, ketidakpastian iklim, gejolak harga pangan, terganggunya rantai pasok, dampak konflik geopolitik, hingga kenaikan harga energi global yang berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat.
Menurut Gubernur Andi, Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dia berharap kolaborasi lintas sektor mampu menekan laju inflasi. “Kolaborasi ini bukan hanya menjaga stabilitas harga pangan, namun juga wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.
Setelah membuka Gerakan Pangan Murah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menghadiri Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah 2025 yang berlangsung pada Selasa-Kamis, 26-28 Agustus 2025.
Pembahasan dalam Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 meliputi Peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah dalam Mendukung Asta Cita, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Investasi, dan Komitmen Penguatan Produk Hukum Daerah yang mendukung Investasi dan Pemantapan Asta Cita.
Sementara itu, Bupati Buton, Alvin Akawijayaa Putra SH 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗀𝖺𝗌𝗄𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗂𝗇𝗀𝗇𝗒𝖺 𝗌𝗂𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂 𝗉𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 𝗉𝗎𝗌𝖺𝗍 𝖽𝖺𝗇 𝖽𝖺𝖾𝗋𝖺𝗁 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝗀𝖺 𝗌𝗍𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗌 𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗋𝗍𝖺 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗄𝖺𝗇 𝗅𝖺𝗃𝗎 𝗂𝗇𝖿𝗅𝖺𝗌𝗂.
𝖬𝖾𝗇𝗎𝗋𝗎𝗍 𝖠𝗅𝗏𝗂𝗇, 𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗂 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 𝗌𝖾𝗄𝖺𝖽𝖺𝗋 𝗌𝖾𝗋𝖾𝗆𝗈𝗇𝗂𝖺𝗅, 𝗆𝖾𝗅𝖺𝗂𝗇𝗄𝖺𝗇 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝗎𝗆 𝗎𝗇𝗍𝗎𝗄 𝗆𝖾𝗆𝗉𝖾𝗋𝗄𝗎𝖺𝗍 𝗅𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗁 𝗇𝗒𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝗀𝖺 𝗄𝖾𝗍𝖺𝗁𝖺𝗇𝖺𝗇 𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖽𝗂 𝗍𝗂𝗇𝗀𝗄𝖺𝗍 𝗅𝗈𝗄𝖺𝗅.
“𝖡𝖺𝗀𝗂 𝖡𝗎𝗍𝗈𝗇, 𝗂𝗌𝗎 𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖾𝗋𝖺𝗍 𝗄𝖺𝗂𝗍𝖺𝗇𝗇𝗒𝖺 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗌𝖾𝗃𝖺𝗁𝗍𝖾𝗋𝖺𝖺𝗇 𝗆𝖺𝗌𝗒𝖺𝗋𝖺𝗄𝖺𝗍. 𝖯𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 𝖽𝖺𝖾𝗋𝖺𝗁 𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗎𝗌𝖺𝗁𝖺 𝗆𝖾𝗆𝖺𝗌𝗍𝗂𝗄𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗍𝖾𝗋𝗌𝖾𝖽𝗂𝖺𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝖺𝗌, 𝖼𝖺𝖻𝖺𝗂, 𝖽𝖺𝗇 𝗄𝗈𝗆𝗈𝖽𝗂𝗍𝖺𝗌 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝖾𝗀𝗂𝗌 𝗅𝖺𝗂𝗇𝗇𝗒𝖺 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗁𝖺𝗋𝗀𝖺 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗎,” 𝗍𝖾𝗀𝖺𝗌𝗇𝗒𝖺.
𝖦𝖾𝗋𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖯𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖬𝗎𝗋𝖺𝗁 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 𝖺𝗃𝖺𝗇𝗀 𝗄𝗈𝗇𝗌𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺𝗌𝗂 𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗌 𝗌𝖾𝗄𝗍𝗈𝗋 𝖺𝗇𝗍𝖺𝗋𝖺 𝗉𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 𝗉𝗎𝗌𝖺𝗍, 𝖽𝖺𝖾𝗋𝖺𝗁, 𝖽𝖺𝗇 𝖽𝗎𝗇𝗂𝖺 𝗎𝗌𝖺𝗁𝖺 dengan begitu 𝖡𝗎𝗉𝖺𝗍𝗂 𝖡𝗎𝗍𝗈𝗇 𝗆𝖾𝗆𝖺𝗌𝗍𝗂𝗄𝖺𝗇 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄𝗇𝗒𝖺 𝖺𝗄𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗇𝗂𝗇𝖽𝖺𝗄𝗅𝖺𝗇𝗃𝗎𝗍𝗂 𝖺𝗋𝖺𝗁𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗋𝗌𝖾𝖻𝗎𝗍 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗆𝗉𝖾𝗋𝗄𝗎𝖺𝗍 𝗄𝖾𝗋𝗃𝖺 𝗌𝖺𝗆𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗌𝖺𝗆𝖺 𝗄𝖾𝗅𝗈𝗆𝗉𝗈𝗄 𝗍𝖺𝗇𝗂, 𝖴𝖬𝖪𝖬 𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇, 𝗌𝖾𝗋𝗍𝖺 𝗆𝖾𝗆𝗉𝖾𝗋𝗅𝗎𝖺𝗌 𝖺𝗄𝗌𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗌𝖺𝗋 𝖻𝖺𝗀𝗂 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗄 𝗅𝗈𝗄𝖺𝗅. (*)
