PANDUANRAKYAT, BUTON-Gerakan Penyalur Aspirasi Rakyat (GPAR) Buton melakukan aksi damai mununtut Penjabat Bupati Buton, Basiran untuk mengevaluasi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemkab Buton.
Diantaranya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Juriadin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, M. Wahyudin. Plt Kepala Dinas Perhubungan, La Rahadi. Kepala Dinas Perikanan, Rasmin Rahman serta Kepala PDAM Buton.
Aksi ini diterima langsung oleh Pj Bupati Buton Basiran dan didampingi, Kajari Buton, Ledrik V.M Takaedengan, SH dan Kapolres Buton, AKBP Rudi Silaen di Aula Kantor Bupati Buton, lantai II, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Kamis (1/9/2022).
Menyambut aksi para pemuda itu, Basiran menghadirkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tuntutan aspirasi.
Dalam aksi ini, Ketua GPAR Buton, Guntur menilai Kasat Pol PP Buton, Juriadin diduga tidak mampu mengatur masalah internal di kantor Pol PP, olehnya itu perlu kiranya dilakukan pergantian kasat.
Sementara itu, di Dinas PU, GPAR Buton mempersoalkan jalan poros Pasarwajo Wabula yang dinilai telah rusak berat serta, PU tidak merencanakan pembangunan jalan poros Pasarwajo-Wabula dan tidak melanjutkan perencanaan pembangunan jembatan tani sebagai penghubung pertanian masyarakat Lapodi.
“PDAM Buton tentang air yang tidak higienis alias kabur, dan kinerja kadis perhubungan tentang lampu jalan dan dinas perikanan tentang kartu kusuka,” ujar ketua GPAR Buton, Guntur.
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Buton, Basiran mempersilahkan para kepala OPD memberikan tanggapan.
Kepala Dinas PUPR, M. Wahyudin menjelaskan masalah jembatan sebenarnya sudah perna didiskusikan di DPRD. Jembatan itu, kata dia telah diusulkan sejak tahun 2020.
“Setelah kami lihat ternyata bentangan hampir 20 meter. Hanya kalau dengan kondisi anggaran hanya sebesar Rp 1,5 miliar itu kami tidak berani. Sudah di Anggaran 2021. Sudah ada perencanaan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Perhubungan Buton, La Rahadi menjelaskan pemasangan lampu PJU tahun ini di APBD induk untuk tenaga Surya berjumlah titik 40 titik. Jumlah itu tersebar di Kecamatan Kapontori 5 titik, Pasarwajo dan Wabula 3 titik.
“Namun konsentrasi lebih besar di ibu kota sekitar 30 titik. Anggarannya kurang lebih Rp 1 miliar. Saat ini menunggu tayang di LPSE. Pekerjaan menggunakan tiang baru. Satu titik anggaran 31 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Sekdin Pol PP tidak menampik adanya masalah internal di Pol PP. Namun, dikesempatan itu, ia mengeluhkan kantor Pol PP Buton yang tidak strategis ditempatkan di lokasi terpencil.
“Sedikit keluhan mengenai kantor karena Gedung kami berada di belakang kantor DPRD kurang lebih 1 kilo dari jalan utama,” jelasnya.
Mengetahui hal ini, Pj Bupati menyentil keberadaan kantor Pol PP itu. Menurutnya kantor berada dibelakang perkantoran berada kawasan perkebunan warga, sama halnya Pol PP ditugaskan menjagai Babi.
“Kalau kantor seperti polres, kejaksaan itu di jalan poros. Kalau kantor pol PP dibelakang itu namanya ko jagai babi,” ujar dia.
Ia menyarankan, agar Pol PP melakukan diskusi bersama asisten dan Sekda. Hasil dari itu disodorkan ke Pj Bupati untuk di putuskan.
Beralih ke Dinas Perikanan, Rasmin Rahman menjelaskan soal kartu nelayan, saat ini telah berganti nama menjadi kusuka, kartu pelaku usaha perikanan. Kartu ini berbeda dengan kartu nelayan. Kusuka hanya diperuntukan bagi masyarakat yang ber KTP nelayan. Kuota kusuka di Kabupaten Buton sebanyak 4 ribu kartu.
“Sampai saat ini sudah ada 457 kartu sekabupaten Buton yang terbit sampai 2020. Yang mencetak dari KKP lalu penyaluran bekerjasama dengan BNI. Sejak tahun 2021 jika ada pemohon kami terbitkan kartu sementara. Tahun 2022 ini sudah terbit 2 ribu kartu, sekarang lagi penyaluran. Tinggal seribu yang belum terbit. Kebijakan juga semua bantuan perikanan harus memiliki kartu Kusuka. Memang kartu ini banyak orang keluhkan karena terlambat diterbitkan,” jelasnya. (*)
