PANDUANRAKYAT, BUTON-Pemerintah Kabupaten Buton menggelar rapat koordinasi menindak lanjuti rapat Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia dengan Presdien RI di Sentul Interbational Convention Centre, Bogor Jawa Barat, beberapa hari yang lalu dalam rangka menanggulangi inflansi dan penurunan angka stunting di setiap daerah.
Pada rapat tersebut, Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi mengumpulkan pejabat eselon II dan III, mulai dari para asisten, staf ahli, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) , sekretaris dinas dan kepala bidang di Aula Kantor Bupati Buton, lantai II, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, Selasa (24/1/2022).
“Saya melakukan rapat koordinasi kepada semua kepala OPD, Asisten, Staf Ahli termasuk sekretaris,dan semua eselon III, Kepala Bidang masing-masing OPD tentu dalam rangka memberikan penjelasan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kepala daerah dan forkopimda yang di pimpin langsung oleh bapak presiden termasuk materi yang di bawa atau yang disampaikan oleh para menko, para menteri, kepala lembaga di tingkat nasional yang dilaksanakan kemarin satu hari penuh di Sentul Bogor, mulai jam 8 sampai sore,” ujar dia usai rapat.
Dalam rapat itu, kata dia, hal-hal menjadi pokok persoalan yang disampaikan bagaimana pemerintah daerah berperan akrif dalam penanganan inflasi.
“Tentu, saya menyampaikan kepada OPD terkait untuk melakukan pemantauan harga di pasar. Karena untuk saat ini, harga yang mengalami peningkatan itu, seperti tomat, beras, ayam ras, termasuk tarif angkutan,” jelasnya.
Ia menjelaskan naiknya harga beberapa jenis komoditas tersebut telah mendengaruhi tingkat inflasi.
“Sehingga termasuk tanaman tomat maupun cabai sebagaimana yang kita lakukan setelah saya jadi Pajabat Bupati Buton bersama dinas pertanian dan para camat yaitu memanfaatkan pekarangan untuk menanam tomat, cabai termasuk sayur dan buah-buahan. Termasuk didalamnya memantau bagaimana kesiapan kita dalam melaksanakan operasi pasar,” jelasnya.
Lanjut, Basiran menjelaskan dalam rangka pengendalian inflasi di Buton, pihak dalam waktu dekat akan melakukan operasi pasar guna pendistribusian 45 ton beras kepada masyarakat yang terdampak inflasi.
“Rencananya dalam waktu dekat ini bagi desa atau kecamatan kenaikan harga beras yang signifikan akan kami melakukan operasi pasar karena kami ada cadangan pangan pemerintah daerah yang sudah dititip di Bulog untuk saat ini stok kami di Kabupaten Buton itu ada 45 ton itu kita akan manfaatkan untuk operasi pasar untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang kerawanan kenaikan harga berasnya meningkat,” jelasnya.
“Tadi saya sudah panggil kadis tetahanan pangan, kadis perdagangan termasuk kepala bidang yang menangani untuk segera mempersiapkan kepada kecamatan dan desa yang tidak memiliki pasar dan terjangkauan wilayah yang memproduksi atau tidak memiliki sawah sehingga kita memulai kepada desa-desa yang bersangkutan,” sambungnya.
Lebih lanjut, terkait stunting, Pj Bupati menjelaskan stunting terpengaruh terhadap persoalan gizi.
“Makanya saya sampaikan kepada kadis kesehatan, termasuk kadis keluarga berencana agar data stunting, data ibu hamil data anak yang punya ganguan stunting ini bisa terpantau setiap saat termasuk pendampingan dari petugas gizi dan bagaimana penangannya.
Soal penanganan stunting ini Pj juga memerintahkan kadis kesehatan agar memantau ibu-ibu yang saat ini dalam posisi hamil agar dapat diberikan makanan dan vitamin dengan memanfaatkan protein hewani termasuk didalamnya ayam dan telur.
“Sehingga persoalan stunting ini jangan nanti pada saat anaknya tersebut lahir tetapi masih dalam kandungan sebelum lahir sudah di perhatikan persoalan gizi dari si ibu yang hamil dan bimibingan terhadap pemanfaatan ASI, ” jelasnya.
“Tadi saya sudah menginstruksikan agar tidak diberikan makanan tambahan dalam bentuk biskuit tetapi diberikan dalam bentuk protein hewani sehingga kadis ketahanan pangan yang punya program tadi saya sudah tanya, tahun 2023 ini ada program pengadaan bibit ayam petelur sehingga ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan protein hewani khususnya kepada masyarakat ibu hamil termasuk yang ada dilingkungan masyarakat tergolong miskin,” tandasnya. (*)
