PANDUANRAKYAT, BUTON- Penjabat (Pj.) Bupati Buton, Drs Laode Mustari MSi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buton mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring melalui zoom meeting.
Rapat mingguan setiap senin itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia.
Di Buton, Pemkab Buton mengikuti rapat itu melalui zoom meeting di Ruang Rapat VVIP Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Pasarwajo, Senin, 29 April 2024
Dalam kesempatan itu, Mantan Kapolri menjelaskan beberapa faktor baik internal maupun eksternal menjadi pemicu dari kenaikan inflasi ini. Diantaranya momen Ramadan dan Idulfitri serta kondisi global yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang mempengaruhi gejolak inflasi nasional.
“Secara umum, kita bisa lihat kalau ini cukup baik karena target range inflasi tahun ini adalah 2,5 persen dengan toleransi sebesar plus minus 1 persen, sehingga rentangnya berada di antara 1,5 persen hingga 3,5 persen. Akan tetapi, meskipun angka inflasi saat ini masih dalam batas yang ditetapkan, perlu diwaspadai karena inflasi bulan Februari ke Maret naik sebesar 0,52 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan terdapat sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian bersama, sebab harganya mengalami kenaikan diantaranya bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam ras dan telur ayam ras.
“Ini penting menjadi perhatian kita karena kenaikannya paling tinggi adalah bawang merah, ada 314 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan dari 512 yang ada. Kemudian daging ayam ras dan daging sapi untuk di Jawa, daging ayam ras untuk di Sumatera sementara dan juga telur ayam ras yang sebabnya karena permasalahan pakan juga. Padahal kita sedang panen jagung,” tambahnya.
Sementara itu, untuk komoditas beras yang beberapa waktu lalu mengalami kenaikan harga dan menimbulkan polemik kini harganya cenderung menurun, Hal tersebut ditengarai akibat produksi padi pada periode April-Mei 2024 yang relatif tinggi, sehingga ada potensi produksi beras menjadi surplus.
Mendagri juga meminta kepada daerah untuk senantiasa melihat dan mengecek apabila harga beras ditingkat petani terlalu jatuh, sebab jika hal tersebut terjadi maka perlu diatur mekanisme distribusi beras sehingga beras bisa terserap secara memadai. Selain itu, ia juga mengingatkan Bulog untuk terus bekerja keras dan berkompetisi agar distribusi beras tidak dikuasai oleh para pedagang besar.
“Tolong di daerah-daerah untuk melihat dan cek kalau misalnya ada harga yang terlalu jatuh di tingkat petani seperti gabah misalnya, ini kasian petaninya. Ini perlu diatur mekanisme dan manajemen pasca panen. Dari Bulog juga perlu bekerja keras dan berkompetisi agar beras tersebut tidak diserap secara besar-besaran oleh pedagang besar dan hanya mereka yang diuntungkan karena mereka yang mengatur,” pungkasnya (*)
