Panduanrakyat
Buton

Penerimaan CASN 2024, Pemkab Buton Minta OPD Hitung Kebutuhan Pegawai

PANDUANRAKYAT, BUTON- Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton segera meminta data kebutuhan pegawai tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Buton.

Data ini nanti sabagai dasar mengusulkan formasi yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat.

Hal itu menyusul Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan fresh graduate di seluruh Indonesia tahun 2024.

Meski demikian, pemerintah pusat belum menetapkan berapa jumlah formasi untuk setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton, M. Taufik Tombuli, S.Pd menjelaskan terkait penerimaan pegawai itu, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

Lanjut, ia menjelaskan dalam mengusulkan formasi penerimaan CPNS ke pemerintah pusat, pihaknya juga akan bersurat ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai tenaga yang dibutuhkan.

Olehnya itu, pihak akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut soal kebutuhan ASN per OPD di lingkup Pemkab Buton.

“Kita masi minta data, misalnya tenaga teknis atau guru. Jadi masing-masing OPD dia mengusul,” Ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya, gedung D, Lantai 4, Kompleks Perkantoran Pemerintah kabupaten Buton, Takawa, Pasarwajo, belum lama ini.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN mencapai 2,3 juta formasi pada 2024.

“ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin pesat. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Jokowi mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terampil bertujuan mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional.

Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menambahkan, pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate.

Mereka dapat mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

Usai menghadap Jokowi, Anas memaparkan, instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara itu, formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.

Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.

Sementara itu, alokasi untuk sekolah kedinasan, pemerintah membuka 6.027 formasi pada 2024.

Formasi Instansi daerah lebih besar dari instansi pusat karena komposisi ASN lebih banyak di daerah.

“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam siaran pers.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan, fresh graduate dapat mengikuti formasi CPNS tahun ini untuk 690.822 formasi.

Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.

Penuntasan non-ASN

Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II, sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. (*)