BAUBAU, PANDUANRAKYAT.COM – Satuan Polisi (Satpol) – Pamong Praja (PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya mendukung salah satu program quick win 100 hari kerja Wali Kota, Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota (Wawali) Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu yakni dalam rangka penertiban billboard, ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
Kepala Satuan (Kasat) Pol-PP Baubau, La Ode Muhammad Takdir mengungkapkan untuk mendukung program Wali Kota baru pihaknya berusaha mengontrol PKL dadakan yang banyak bermunculan selama momentum bulan suci ramadan 1446 Hijriah ini.
“Persolan pedagang kaki lima yang melanggar perda (Peraturan Daerah), saat ini kami harus bekerja sama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) misalnya menyangkut masalah tata ruang,” ucap Takdir ditemui Kamis, 06 Maret 2025.
Ia menyebut, beberapa lokasi PKL yang belum memiliki master plan antara lain di Kotamara dan Pantai Kamali. Menurutnya, di lokasi dimaksud harusnya sudah diatur penempatan titiknya serta PKL apa saja yang diperbolehkan berjualan.
“Kami di Satpol-PP, hari ini menentukan dilarang berjualan di sini hanya pertimbangan dari kami saja. Artinya tidak ada secara regulasi, kami hanya menertibkan saja. Misalnya, dilarang berjualan dipinggir (Tepi) laut, pertimbangannya jangan sampai mengotori pantai,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengaku sudah dilaksanakan rapat agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membuat regulasi yang membuat Satpol-PP memiliki dasar hukum saat penertiban PKL. Selain itu, PKL juga kerap membangun tempat jualan di atas bahu jalan (Trotoar) yang seharusnya tidak diperbolehkan.
“Slogan pimpinan sekarang kan harus bekerja bersama. Saya kira itu slogan yang tepat untuk melaksanakan pemerintahan sekarang. Kepala OPD jangan bekerja sendiri, akan lebih bagus kalau saling koordinasi supaya setiap kegiatan yang jalan terlaksana sesuai aturan,” ujarnya.
Reporter : Ardilan
