PANDUANRAKYAT, BUTON- Ketua terpilih Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buton, Sabaruddin Paena angkat bicara setelah dituding oleh sejumlah ketua cabang olahraga (Cabor) bahwa dirinya belum mengeluarkan surat balasan agar cabor mendapatkan rekomendasi cabor satu tingkat diatas mereka baik yang ada di provinsi dan di pusat
Tudingan itu juga menilai kepengurusan Koni Buton Periode 2026-2030 tidak berjalan alias vakum.
Sabaruddin menjelaskan dirinya belum bisa mengeluarkan surat rekomendasi itu, karena ia baru sebatas ketua terpilih belum mendapatkan legitimasi Surat Keputusan (SK) dan juga belum dikukuhkan oleh KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga ia meresa belum memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
Surat rekomendasi cabor baru akan dikeluarkan apa bila dirinya sudah mendapatkan SK dan dikukuhkan oleh KONI Sultra.
Menurut Sabaruddin, tentang persoalan cabor mempertanyakan kejelasan surat ke KONI untuk mendapatkan rekomendasi satu tingkat diatas cabor masing-masing yang ada di provinsi dan di pusat merupakan hal yang biasa dan lumrah dalam organisasi.
“Cuma saat ini saya masih menjabat sebagai ketua KONI terpilih. Ketua KONI terpilih saya pikir kita semua juga tahu bersama saya juga harus memposisikan diri saya tentang apa yang menjadi kewenangan saya dalam hal surat menyurat dalam hal administrasi,” Ujar ketua terpilih KONI Buton yang juga menjabat Ketua Bappilu NasDem Buton di Sekretariat NasDem Buton Pasarwajo, Jumat (3/7/2026).
“Mana mungkin saya Ketua KONI terpilih mau membalas suratnya para cabor untuk mendapatkan sebuah rekomendasi dari KONI terus saya mau tahan. Oleh karena itu kami sebagai KONI Kabupaten Buton dan saya sendiri Ketua KONI terpilih kita tinggal menunggu dari Surat keputusan dari KONI Sulawesi Tenggara,” Sambungnya.
Lanjut, ia juga menilai apa yang disampaikan para cabor bahwa KONI terpilih jalan ditempat juga merupakan hal yang biasa. Meski begitu, perlu dipahami, sebagai Ketua KONI terpilih hasil musyawarah, dirinya diberikan sebuah kewenangan untuk menyusun struktur organisasi.
Struktur ini kata dia sudah rampung, bahkan semua yang menjadi permintaan sudah diserahkan kepada KONI Provinsi lewat sekretaris KONI Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Sekarang kami tinggal menunggu keputusan dari Ketua KONI Provinsi yah mungkin keterlambatan SK saya , karena mungkin Ketua KONI Provinsi banyak kesibukan. Karena kita harus fahami Ketua KONI Provinsi bukan cuman Buton yang diurus. Ada 17 Kabupaten/Kota,” Jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dengan adanya gejolak antara cabor dan KONI Buton bisa menjadi bahan pertimbangan KONI Provinsi agar segera mengukuhkan dan melahirkan SK sesegera mungkin seperti KONI daerah lain di Sultra, mengingat sebentar lagi pelaksanaan pekan olahraga Provinsi (Porprov) Sultra segera dimulai tinggal menghitung bulan.
Cepat atau lambatnya KONI Kabupaten Buton bergerak untuk menjalankan program KONI Kabupaten Buton semua tergantung KONI Provinsi.
“Apalagi kita tahu bersama. Kita porprov inikan bulan 11. Artinya kita harus mempersiapkan itu harus dari sekarang. Terlebih lagi cabor-cabor. Apalagi kita sebagai ketua KONI terpilih. Kita inikan punya kewajiban tanggungjawab memfasilitasi para cabor. Tetapi memang kalau kita sekarang belum Terima surat keputusan mau bagaimana juga. Kita tidak bisa apa-apa,” Tandasnya.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan tentang adanya beberapa generasi muda dan para cabor mempertanyakan dirinya yang selalu membuka dan menutup sejumlah kegiatan futsal di beberapa desa, seperti kegiatan futsal di Desa Wajah Jaya, menghadiri kegiatan futsal di Lambusango Timur dan menutup kegiatan futsal di Kabawakole apakah sudah memiliki SK.?
Dirinya dengan tegas menyatakan hingga saat ini ia belum mengantongi SK. Dirinya membuka dan menutup kegiatan futsal tersebut merupakan permintaan masyarakat dan panitia kegiatan.
Selain itu, ia juga mendapatkan izin dan restu dari Bupati Buton selaku pembina KONI Buton.
“Pak bupati, beliau juga berfikirnya juga bahwa kalau seandainya juga masyarakat, panitia penyelenggara menginginkan saya sebagai ketua KONI terpilih untuk membuka saya pikir tidak ada yang salah,” Jelasnya.
Lebih jauh, ia juga tidak menampik pernyataan ketua Cabor Kempo, dan ketua cabor terpilih catur yang selalu menghubungi dan mendatanginya untuk mempertanyakan bagaimana surat rekomendasi kenapa belum ditandatangan.
Kata dia, ini bukan persoalan mau menghindar dan tidak mau. Dirinya menegaskan tidak mungkin dirinya tidak memproses apa yang menjadi permintaan cabor, sebab cabor adalah mitra KONI dan KONI harus bertanggungjawab.
“Lagi-lagi bertanggungjawab untuk bisa memfasilitasi para cabor. Tetapi yang kita tau bersama saya ini baru menjadi ketua KONI terpilih. Belum menjadi ketua definitif. Karena SK saya yang harusnya dilahirkan oleh KONI Provinsi sampai hari ini saya belum terima,” Jelasnya.
Tidak hanya itu, terkait polemik ini, mantan anggota DPRD Buton ini kembali berharap agar polemik ini menjadi pertimbangan serius ketua KONI Sulawesi Tenggara untuk segera mengeluarkan SK dan mengukuhkan pengurus KONI terpilih.
Sabaruddin berpikir terkait polemik ini, semua telah memahami tata kelola organisasi, jadi mana mungkin dirinya menjalankan organisasi semena-mena. Tanpa ada dasar yang memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi pertanyaan apakah ketua terpilih KONI Buton sudah komunikasi dengan Ketua KONI Provinsi, Sabaruddin menjawab dirinya hanya berkomunikasi dengan sekretaris umum KONI Provinsi Sultra.
Bahkan ia mengaku dirinya setiap saat komunikasi dengan Sekretaris Umun KONI Provinsi baik lewat pesan whatsapp maupun telepon, hanya saja akhir-akhir ini Sekretaris umum KONI Sultra sedang melakukan pelatihan. Sehingga komunikasi agak renggang.
Saat dipertegas pelatihan apa? Sabaruddin tidak mengetahui pelatihan apa yang diikuti sekretaris umum KONI Sultra.
“Yang jelasnya tentang persoalan SK sekretaris umum KONI Provinsi Sultra menyampaikan ,Kita menunggu saja dari Ketua KONI Provinsi tentang KONI Buton,” Tandasnya. (*)
