PANDUANRAKYAT, BUTON- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan kini membayangi industri pengelolaan aspal di Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.
Hal ini disebabkan perusahaan aspal PT. Kartika Prima Abadi (Ecoasphalt) itu di sebut kesulitan memasarkan hasil produksi. Imbasnya satu persatu karyawan diperusahaan itu mulai diberhentikan.
Kepala Desa Suandala, Janaena menyayangkan adanya gelombang PHK ini. Mengingat pemutusan hubungan kerja akan menambah daftar pengganguran di desa yang dipimpinnya.
“Wass, benar itu dinda (Ada PHK) perlu kita diskusikan ini, saya juga ini masih pusing karena masyarakatku semua pada nganggur,” Ujar dia membenarkan konfirmasi Panduanrakyat.com, Kamis (10/4/2025).
Janaena berharap adanya dukungan pemerintah daerah (Pemda) . Sebab, saat dirinya mempertanyakan alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan berdalih aspal hasil produksinya tak laku di pasaran. Terlebih lagi saat ini sudah tidak adanya dukungan dari pemerintah pusat.
“Jadi ini dinda butuh dukungan pemerintah daerah karena saya konfirmasi dengan pihak perusahaan ini, yang pertama aspalnya mereka tidak laku, lagian sekarang tidak ada dukungan dari pemerintah pusat untuk tambang aspal ini makanya memang pihak perusahaan mengmbil tindakan untuk ditutup perusahanyaa mereka jadi jalan satu-satunya harus kita desak pemerintah daerah untuk menyuarakan ke pemerintah pusat supaya tambang aspal ini diperhatikan,” Jelasnya.
Untuk mengatasi masalah PHK ini, Janaena mendesak pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Alvin Akawijaya Putra dan Syarifudin Saafa untuk menyuarakan masalah ini kepada pemerintah pusat.
Hal ini sinkron dengan janji politik Bupati dan wakil bupati Buton untuk menciptakan ribuan tenaga kerja dan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menghentikan impor aspal pada tahun 2024. Keputusan ini diambil karena Indonesia memiliki cadangan aspal besar di Buton, Sulawesi Tenggara. Namun nyatanya saat ini masyarakat yang sudah bekerja di industri aspal Buton berada di bayang-bayang PHK.
“Satu permintaaan perusahaan sama kami cukup masyarakat dan tenaga kerja menyuarakan kepada bupat supaya aspalnya mereka bisa terjualkan dan minta dukungan dari pemerintah daerah InsyaAllah bisa pulih kembli tetapi kalau tidak berati akan ditutup selamanya,” Ujarnya.
Tidak hanya itu, ia menyebutkan ada sekitar 3 ratus orang bekerja di PT Kartika Prima Abadi. Rencannya gelombang pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan serentak tanggal 20 April ini.
” Intinya sampai dengan tanggal 20 itu semua yang tersisa hanya sekuriti. Saya sebagai pemimpin di desa ikut prihatin dan bersedih karena diluar masyarakatku boleh di kata kelurgaku semua,” Jelasnya.
Meski begitu, kata dia, para karyawan yang telah di PHK diberikan hak-haknya. “Alhamdulilah juga tenaga kerjanya dikasi pesangon,” Jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh karyawan yang berhentikan hanya karian lepas.
Meski begitu, Syarifudin berharap ada informasi detail terkait informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Kartika Prima Abadi (KPA).
Hingga berita ini diterbitkan Manajer PT Kartika Prima Abadi, Jimi dan Human Resource Development (HRD), La Ode Amin Nadjib belum memberikan jawaban pesan Whatsapp Panduanrakyat.com. (*)
