PANDUANRAKYAT, JAKARTA-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Business Matching Produk Dalam Negeri (PDN) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Maret 2023.
Dalam sambutannya, Jokowi mengajak semua kalangan harus menyadari kegentingan global sampai saat ini masih merupakan sebuah ancaman yang tidak ringan. Menurutnya, ketidak pastian global juga memunculkan resiko-resiko yang sulit diprediksikan.
“Olehnya itu semuanya harus bekerja keras untuk menghindarkan negara kita dari ancaman-ancaman, dari resiko-resiko global yang ada,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip di akun YouTube Kementerian Perindustrian RI.
Terlebih, kata presiden, tiga hari lalu, sesuatu hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika. Silicon Valley Bank.
“Semuanya ngeri. Ada satu bank yang bangkrut. Belum sehari, muncul lagi bank berikutnya yang kolaps. Signature bank,” jelasnya.
Akibatnya, semua negara sekarang menunggu, efek domino kebangrutan bank di Amerika arahnya kemana.?
Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan lebih mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri
“Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali. APBN itu uangnya, peneriamaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak, dari rakyat. Dividen yang kita miliki di BUMN. Royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak juga kita dapatkan,” jelasnya.
“Di kumpulkan dengan sangat sulit. Tidak mudah, hingga terkumpul pendapatan negara itu, kemudian kita belikan produk impor. Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar?, benar? Benar?. Ini lah yang selalu saya ingatkan,” sambungnya.
Jokowi mengamu, sejak awal dirinya kaget, melihat banyak sekali pembelian produk-produk impor. Padahal sumber yang dari APBN. Ini yang ingin diluruskan.
Perlu ditahu, kata presiden, kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di Indonesia.
“Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023, coba kita lihat, Amerika juga melakukan hal yang sama. Coba dicari dan dibaca. Amerika mengumumkan, prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah. Kita sudah, 2022,” jelasnya.
Menurut Presiden, dalam upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini, ke depan kuncinya adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran
“Tapi kedepan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi. Kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang, sudah bolak-balik melakukan pertemuan. Ini sudah seingat saya berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang ke empat. Saya hadir terus, kenapa saya hadir, saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
“Saya senang tadi LKPP, pak Endi menyampaikan kepada saya, saya ingat saya masuk dulu hanya 50 ribu produk yang masuk ke e-katalog. Tadi pagi, ketemu, pak Endi sudah berapa sekarang masuk produk-produk dalam negeri kita?. Berapa pak, 3,4 juta produk kita yang sudah masuk ke e-katalog. Dari 50 ribu meloncat ke 3,4 dalam waktu yang sangat singkat. Setahun lebih sedikit. Saya hanya titip, kalau sudah masuk, barang-barang produk dalam negeri ke e-katalog, jangan di biarkan hanya masuk saja, tapi di beli,” jelasnya.
Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah, karena sudah banyak produk lokal yang masuk ke dalam e-Katalog, jangan dibiarkan saja tetapi harus dibeli
“Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya. Tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita poles, memasukan ke e-katalog, hanya di tonton. Tidak di beli. Untuk apa.?,” jelasnya.
Lebih jauh, Presiden menjelaskan Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen.
“Ini tadi sudah disampaikan sama Menkomarves, pak menteri perindustrian targetnya 95 persen. 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang,”ujarnya.
“Tidak usah jauh-jauh cari investor, kalau ini sudah berjalan. Investor bagus juga sebagai bonus, tetapi didalam negeri kita sendiri dengan kita membeli produk-produk dalam negeri otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan,” tambahnya.
Jokowi menyampaikan, saat ini banyak industri di dalam negeri yang sudah mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing global, seperti seragam militer, senjata, dan sepatu.
“Jangan, ini saya minta di Kemenhan. Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin, ekpor kesemua negara. Ini malah kita beli dari luar. Sepatu, senjata. Kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih silahkan. Seperti pesawat tempur, karena memang kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagu hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar. Makanan prajurit, saya dapat cerita. Saya dibisiki pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan, Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?’ Mestinya semakin banyak penyedia akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek. Mudah-mudahan, ndak,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Presiden menyampaikan soal penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Jokowi mendorong pemerintah daerah sudah berbasis digitalisasi. Bila itu dilakukan, Presiden yakin semua daerah akan mandiri.
“Kemudian juga penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Jamannya sudah jaman digital seperti ini mestinya semuanya sudah menggunakan. Kalau bisa kita gunakan itu, kita betul-betul mandiri, hati-hati. karena ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, visa dan master card jadi masalah. Kalau kita bisa memakai paltfrom kita sendiri dan itu semuanya menyebar menggunakan dimulai dari kementerian, lembaga provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyak produk impor yang dikemas ulang atau repackaging menjadi kemasan produk dalam negeri.
“Dan ke dua saya sampaikan, jangan sampai, saya dengar ini ada hanya di ganti kulitnya. Dalamnya tetap barang impor. Repackaging, dipikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. aya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong-bohong terus kita,” jelasnya.
Pada kesempan itu, Presiden mengusulkan, pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri akan terhubung dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
“Yang nanti akhirnya, kan tadi jelas. Juara satu, juara satu, akan kita hubungkan, saya sudah perintahkan ke Menpan RB untuk yang namanya tukin Kalau sudah masuk ke tukin, pasti semuanya akan semangat. Ini akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, kabupaten, kota dan Provinsi,” jelasnya.
Tidak cukup sampai disitu, Ia menyayangkan penggunaan APBN untuk produk-produk impor, salah satunya adalah untuk pembelian aspal.
“Sudah kita sekarang enak. Dulu kita ingat, urusan, urusan yang aspal saja, 80 persen kita impor. Coba.! Kita punya Buton. Saya datang ke Buton,” jelasnya.
“Saya perintah langsung ke Menteri BUMN. Nga bisa seperti ini. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton gede bangat, malah kita impor. Kalau menteri BUMN sekarang juara, benar, sudah betul,” sambungnya.
Pada kesempatan, Presiden memerintahkan untuk semua produk aspal Buton dibeli lewat e-Katalog.
“Saya perintah kan pak, semua produksi Buton kita beli lewat e-katalog. Gini loh. Saya bilang betul, penilaian betul,”jelasnya.
Jokowi pun mengingatkan, apabila nanti sudah terhubung dengan tukin, mestinya harus ada sanksinya juga.
“Jadi saya harapkan Nanti kita akan cek lagi, agar semuanya menjadi optimal dan kalau tukinnya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya. Pokoknya kalau ada yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota,kementiran lembaga, masih coba-coba membeli produk Impor dari uang, APBN, APBD, BUMN, sanksinya, tolong dirumuskan pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,” tandasnya. (*)
