L. M. HASRUL ADAN
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah ButonPANDUANRAKYAT, BUTON- Masih terngiang diingatan kita kebakaran di Desa Lawele kecamatan Lasalimu, kini di Kelurahan kamaru mengalami musibah kebakaran yang sangat dasyat konon +- 8 Rumah dilalap sijago merah. Setiap kali ada kebakaran, kita akan melihat adegan yang sama. Orang-orang teriak, saling panggil, lalu saling pasrah kalaupun mau berusaha hanya menggunakan alat seadanya untuk mema da mkan api. Kadang api padam karena hujan. Ironis, tapi nyata.
Saya tidak sedang menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya ingin bertanya satu hal sederhana: Berapa kali lagi kita harus menonton rumah terbakar sebelum Pemerintah Kabupaten Buton memutuskan membeli satu saja mobil pemadam kebakaran yang baru dan berfungsi optimal.?
Di banyak daerah, keberadaan unit pemadam kebakaran bukan lagi sekadar fasilitas, tetapi simbol kesiapan Pemerintah menjaga keselamatan warganya. Namun di Kabupaten Buton, ironi itu masih begitu “memprihatinkan”. Kebakaran datang silih berganti, sementara mobil pemadam bahkan tak terlihat di horizon kebijakan daerah.
Kita seperti hidup dalam paradoks, api yang semakin dekat, namun pemerintah yang terasa semakin jauh.
Ketidakhadiran armada pemadam kebakaran yang siap “tempur” di Kabupaten Buton, ini bukan sekadar soal alat yang mahal. la adalah cermin dari pola pikir pembangunan yang lebih sibuk menghitung proyek fisik daripada memastikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Padahal, dalam teori tata kelola publik, perlindungan terhadap risiko bencana merupakan layanan paling mendasar, setara pentingnya dengan air bersih dan jalan desa. Negara hadir bukan hanya ketika meresmikan bangunan, tetapi terutama ketika warganya membutuhkan pertolongan dalam hitungan menit.
Ini bukan kabar baru. Sudah lama dibicarakan. Tapi tetap saja tidak ada “mobil merah” yang baru terparkir di halaman kantor pemda. Tidak ada sirine yang bisa membelah malam ketika api tiba-tiba menyala. Hanya ada warga yang berkumpul, saling bantu, dengan alat seadanya. Kabupaten Buton seperti menunggu keajaiban untuk memadamkan api. Atau menunggu hujan.
Harga satu unit pemadam kebakaran berkisar 1-3 Milyar tergantung spesifikasinya, saya mencoba memahami, anggaran daerah memang tidak besar. Banyak kebutuhan yang berebut prioritas. Jalan. Air bersih. Pendidikan. Semua penting. Tapi tetap saja ada bagian yang terasa kosong. Bagian yang bernama “kehadiran negara saat warganya dalam bahaya”.
Kebakaran tidak menunggu tanda tangan pejabat. la tidak menunggu pembahasan anggaran. la datang begitu saja dan sering kali lebih cepat dari kemampuan kita merespons.
Karena itu, pemadam kebakaran bukan sekadar kendaraan. Bukan pula proyek. la adalah simbol paling sederhana dari hadirnya pemerintah, bukan di ruang rapat, tapi dititik paling genting dalam hidup warga.
Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Saya hanya ingin mengingatkan: api tidak mengenal batas kewenangan. la tidak tahu mana desa, mana kabupaten. Yang la tahu hanya satu hal: MENYALA. (*)
