PANDUANRAKYAT, WAKATOBI- Komitmen pasangan Bupati Wakatobi, H Haliana dan Wakilnya, Ilmiati Daud untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur daerah terus dimaksimalkan. Salah satunya menghadirkan ketersediaan aliran listrik di Pulau Kaledupa dan Binongko yang belum terlayani dari PLN.
Dipastikan masyarakat di dua pulau itu bakal segera merasakan listri dari PLN.
Kepastian itu menyusul saat pemkab Wakatobi kembali melakukan rapat tentang listrik yang sudah kedua kalinya di Unit Pelayanan Baubau.
“Rapat pertama terkait tentang PKS. Kita sudah sepakat karena awal rapat kita di Baubau itu sekaligus juga dengan menindaklanjuti MoU yang kita buat dari tahun 2021 lalu kemudian pada Maret lalu, April yang lalu, Pak GM Makassar datang ke Wakatobi juga itu sudah pelaksanaan GTRA Summit kita sudah lanjuti waktu di Baubau” ujar Kadis PU Kamaruddin, di Rujab Bupati Minggu, (14/8/2022) lalu.
Ia menjelaskan sebelumnya, sehubungan dengan pengadaan Listrik 24 Jam di Kaledupa dan Binongko pihak PLN membutuhkan tangki dan transportasi BBM untuk membawa tangki dari Baubau ke Kaledupa dan Binongko.
“Pertama ada beberapa hal yang di ajukan oleh PLN dan kita juga ajukan tawaran. Pertama daerah di wajibkan untuk menyediakan tangki, tangki masing-masing 30 Ribu Liter atau 30 KL untuk Binongko dan Kaledupa. Kedua kita juga di bebankan untuk biaya transportasi BBM dari Baubau sampai ke Kaledupa Binongko di tanggung oleh daerah,” ungkapnya.
Dengan berbagai alasan yang menjadi bahan pertimbangan, Pemkab Wakatobi mengajukan penawaran, beruntung PLN menyetujui tawaran yang di ajukan pemda Wakatobi bahwa tangki dan BBM membawa tangki dari Baubau tidak lagi di bebankan kepada Pemda.
“Kita juga telah memberikan tawaran agar PLN jangan lagi bebankan ke Pemda baik tangki maupun biaya pengiriman solar. Alhamdulillah di sepakati setelah rapat kedua pada tanggal 3 Agustus di Baubau kita sudah sepakat mereka menyetujui bahwa tangki akan mereka adakan sendiri karena kebetulan mereka punya tangki ada yang kosong yaitu ada dua tangki berkapasitas masing-masing 15 ribu Liter atau 15 KL dan ada satu tangki yang berkapasitas 24 ribu Liter atau 24 KL. Itu yang akan di bawa ke Kaledupa maupun Binongko oleh mereka,”ujarnya.
“Kemudian biaya BBM tidak akan lagi di bebankan ke kita. Kita tinggal menyampaikan kesiapan anggaran kita lalu untuk belanja BBM. BBM ini tentu terkait dengan berapa jumlah yang di keluarkan oleh Pertamina ke PLN atau PLN berapa yang telah mereka terima. Nanti mekanisme-mekanismenya setiap penerimaan BBM tentu proses dari pertamina sendiri ke kapal itu tentu harus ada kemudian serah terima di Kaledupa Binongko ini harus juga ada memverifikasi berapa yang di terima untuk mencocokkan berapa yang di kirim berapa yang di terima”, imbuhnya.
Lanjut, ia menjelaskan kesepakan-kesepakatan dalam pertemuan itu akan dituangkan dalam sebuah aturan yang mengikat.
“Kesepakatan-kesepakatan ini nanti kita akan tuangkan dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PLN. Oleh Kabag Hukum di sahkan dengan bagian hukum dari PLN sendiri itu kan berkomunikasi setelah rancangan awal yang di sepakati telah di sepakati di tuangkan dalam PKS kita tinggal menunggu. Kemarin kita sepati tanggal 22 nanti karena banyak kegiatan-kegiatan 17-an maka tanggal 22 Agustus nanti bagian kabag hukum kita dan hukum PLN untuk mencocokkan siapa tau masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi, ditambahkan atau di kurangi. Setelah itu baru kita tanda tangan, tapi sebelumnya kita kosultasikan juga dengan BPK atau BPKD baru itu kita go,” tungkasnya.
Peliput: Ika Fitriani
